Advertisement
Menko PMK Telah Lapor ke Presiden untuk Penambahan Libur Iduladha
Iduladha / Ilustrasi/Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Kooordianator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir mengaku telah melapor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan PP Muhammadiyah terkait dengan penambahan libur Hari Raya Iduladha 2023.
BACA JUGA: Jadwal Cuti Bersama Iduladha 2023
Advertisement
Menurutnya, Muhammadiyah ingin agar selain dari hari yang ditetapkan oleh pemerintah untuk libur pada 29 Juni 2023 Hari Raya Iduladha bertambah satu hari.
"Kalau lapor [ke Presiden Jokowi] tadi sudah," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (12/6/2023).
lebih lanjut dia menjelaskan dalam merubah libur lebaran dibutuhkan payung hukum berupa peraturan Presiden (perpres).
Namun, dia melanjutkan hingga saat ini Presiden Ke-7 RI itu, belum memberikan keputusan terhadap usulan PP Muhammdiyah.
"Cuti bersama itu kan pakai perpres lah kalau presiden belum memberikan arahan ya belum," ucapnya
Kendati demikian, Muhadjir memastikan pihaknya akan mencari jalan keluar atas perbedaan Hari Raya Iduladha dengan PP Muhammadiyah.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menjelaskan perhitungan dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah ini sangat potensial berbeda dengan Kementerian Agama. Pasalnya, tinggi hilal pada 29 Zulkaidah 1444 H kurang dari 3 derajat.
Atas dasar ini besar kemungkinan Sidang Isbat yang digelar Kemenag akan menetapkan Iduladha jatuh pada Kamis, 29 Juni 2023 M.
“Jadi liburnya dua hari, yaitu pada 28 atau 29 Juni 2023," kata Mu'ti dalam keterangannya di laman resmi Muhammadiyah.
Dia menjelaskan usulan 28 Juni ditetapkan sebagai hari libur agar warga Muhammadiyah dapat melaksanakan salat Id dengan tenang dan khusyuk.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jelang Turun Jabatan, Belum Ada Permintaan Jokowi Masuk Partai Golkar
Ribuan Alat Komunikasi Meledak di Lebanon, Kemlu RI: Tak Ada WNI jadi Korban
Advertisement
Soal Jatah Menteri, Ketum Golkar Bahlil Tak Meminta Target ke Prabowo
Undang-Undang Wantimpres Disahkan, Ini Daftar Pasal yang Dianggap Kontroversial
KPK Ingin Rumah Sakit Curangi Dana BPJS Didenda 300 Persen dari Kerugian
Advertisement
KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, 2 Pejabat PGN Dipanggil
Gempa Bandung, Seorang Anak Usia 4 Tahun Meninggal Tertimpa Reruntuhan
Ledakan Pager, Investigasi Awal Menunjukkan Ada Bahan Peledak Sengaja Ditanam
Rudal Israel Hujani Lebanon Selatan, Ketegangan Meningkat
Advertisement
Jokowi Pantau Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Kupang Surabaya
Berita Pilihan
- Ribuan Alat Komunikasi Meledak di Lebanon, Kemlu RI: Tak Ada WNI jadi Korban
- Dua Anggota DPR Terpilih Gugat Cak Imin ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Muncul Isu Gempa Susulan Lebih Besar di Bandung, BMKG: Hoax!
- Video Detik-detik Gempa di Bandung Menyebabkan Sejumlah Kerusakan
- Gempa di Jawa Barat Dipicu Aktivitas Sesar Garsela
Advertisement
TPSS Pasar Angkruksari Bantul Mulai Beroperasi Pekan Depan
Advertisement
Rekomendasi Tempat-Tempat Wisata di Vietnam yang Jadi Favorit Wisatawan
Advertisement
Berita Populer
- Rudal Israel Hujani Lebanon Selatan, Ketegangan Meningkat
- Ledakan Pager, Investigasi Awal Menunjukkan Ada Bahan Peledak Sengaja Ditanam
- Gempa Bandung, Seorang Anak Usia 4 Tahun Meninggal Tertimpa Reruntuhan
- KPK Sidik Kasus Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, 2 Pejabat PGN Dipanggil
- KPK Ingin Rumah Sakit Curangi Dana BPJS Didenda 300 Persen dari Kerugian
- Undang-Undang Wantimpres Disahkan, Ini Daftar Pasal yang Dianggap Kontroversial
- Soal Jatah Menteri, Ketum Golkar Bahlil Tak Meminta Target ke Prabowo
Advertisement
Advertisement
