Program FLPP Dikebut, Ara Yakin Penyaluran 350.000 Rumah Tercapai

Harianjogja.com, JAKARTA— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tetap optimistis target penyaluran 350.000 rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2026 dapat terealisasi. Pemerintah menilai sejumlah proyek, termasuk rumah susun subsidi, akan menjadi pendorong percepatan pencapaian target tersebut.

Maruarar Sirait atau Ara mengatakan pemerintah terus berupaya memaksimalkan penyaluran rumah subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita berusaha yang terbaik, kita berharap nanti lompatan itu salah satunya adalah dari Meikarta, itu rumah susun (subsidi)," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

Rumah Tapak dan Rusun Subsidi Masuk Program FLPP

Ara menjelaskan program FLPP mencakup pembiayaan rumah tapak subsidi maupun rumah susun subsidi. Keduanya menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah yang terus didorong pemerintah.

"Tentu ada rumah tapak ada rumah susun dan dua-duanya masuk ke dalam program 3 juta rumah dengan skema FLPP," kata Ara.

Menurutnya, FLPP bukan merupakan program baru. Namun, penyaluran rumah subsidi menunjukkan tren peningkatan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Penyaluran Rumah Subsidi Terus Meningkat

Ara menyampaikan realisasi penyaluran rumah subsidi melalui FLPP mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2023, realisasi penyaluran tercatat sebanyak 228.000 unit. Angka tersebut meningkat menjadi 278.000 unit pada 2025. Sementara hingga pertengahan Juli 2026, penyaluran telah mencapai lebih dari 102.900 unit.

Ia menegaskan capaian tersebut menunjukkan program FLPP terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap penyediaan rumah bagi masyarakat.

BP Tapera Catat Realisasi 111.537 Unit

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) melaporkan realisasi penyaluran dana FLPP telah mencapai 111.537 unit rumah per 23 Juli 2026.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan sebagian besar penerima manfaat berasal dari kalangan pekerja swasta.

Rinciannya meliputi:

Pekerja swasta sebanyak 71.250 unit atau 63,88 persen.
Pekerja wiraswasta sebanyak 19.254 unit atau 17,26 persen.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta TNI/Polri sebanyak 10.944 unit atau 9,81 persen.
Kategori lainnya sebanyak 10.089 unit atau 9,05 persen.

Pemerintah Perluas Akses KPR Sejahtera FLPP

Heru mengatakan BP Tapera terus menjalankan amanat pemerintah untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program KPR Sejahtera FLPP.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang telah disiapkan pemerintah diharapkan mampu memperluas akses pembiayaan sekaligus mendukung pencapaian Program 3 Juta Rumah.

Salah satu kebijakan terbaru ialah penambahan tenor pembiayaan KPR Sejahtera FLPP dari sebelumnya maksimal 20 tahun menjadi hingga 40 tahun, sehingga diharapkan semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah subsidi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara