Advertisement
KPU DIY Target Verifikasi Administrasi Bacaleg Rampung 20 Juni 2023
Kantor KPU DIY. - Harian Jogja/Abdul Hamied Razak
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon legislatif dan DPD RI untuk Pemilu 2024 di provinsi ini bakal rampung 20 Juni 2023.
BACA JUGA: KPU DIY Gelar FKP Penyusunan Standar Pelayanan
Advertisement
"Target tanggal 20 Juni sudah selesai semuanya, minggu besok kami akan mengundang dinas atau instansi terkait dokumen yang masih kami ragukan," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU DIY Zainuri Ikhsan di Yogyakarta, Rabu (7/6/2023).
Menurut Zainuri, verifikasi administrasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data bakal calon anggota DPRD DIY dan DPD RI yang telah dimulai sejak 15 Mei 2023.
Total sebanyak 826 orang bacaleg dari 18 parpol dan sembilan calon DPD RI yang datanya saat ini tengah diverifikasi.
Menurut dia, beberapa data caleg telah ditandai memenuhi syarat (MS) karena dokumen dinyatakan sudah benar dan ada pula yang berstatus belum memenuhi syarat (BMS) karena dokumen ada yang belum benar.
Meski demikian, Zainuri belum dapat menyebutkan jumlah sementara data caleg maupun anggota DPD RI kategori MS dan BMS sebab masih ada data calon yang hingga kini belum memiliki status.
"Ada yang belum kami beri status karena dokumennya meragukan antara belum memenuhi syarat atau sudah seperti ijazah, serta sejumlah surat keterangan lainnya," kata dia.
Terhadap dokumen yang masih dianggap meragukan, menurut dia, KPU DIY bakal melakukan klarifikasi dengan mendatangkan lembaga atau instansi terkait.
Dengan serangkaian tahapan itu, klarifikasi data hasil verifikasi diperkirakan rampung pada 23 Juni 2023 dan diserahkan kepada parpol atau bakal calon anggota DPD RI pada 24-25 Juni 2023.
Setelah hasil verifikasi administrasi rampung, lanjut Zainuri, parpol atau bacaleg dan calon anggota DPD RI harus memperbaiki data selama 14 hari mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023.
"Sampai sekarang kendala alhamdulillah tidak ada cuma memang dokumen yang kami ragukan agak bervariasi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
Advertisement
Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Berita Pilihan
Advertisement
Juara Nasional dan Internasional, 828 Pelajar DIY Diberi Penghargaan
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Ketum Garda Indonesia Sebut Prabowo Siapkan Perpres Perlindungan Ojol
- Daftar Lengkap Menteri dan Wamen Baru di Kabinet Merah Putih Prabowo
- KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
- Tugas ke Luar Kota, Wapres Gibran Tak Hadiri Acara Pelantikan Menteri Baru
- Pengamat Kritisi Kasus Pagar Laut Bekasi yang Hanya Berhenti di Tersangka
- Kuasa Hukum Ungkap Banyak Kejanggalan Terkait Kasus Pembunuhan Kacab Bank
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Advertisement
Advertisement
