Advertisement
Jokowi Minta MK Jadi Wasit Adil Bagi yang Bersengketa
_1683785303.jpg)
Jokowi Minta MK Jadi Wasit yang Adil Jelang Tahun Politik. Presiden Joko Widodo berbicara dalam forum KTT ke-42 Asean 2023 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT pada Rabu (10/5 - 2023). Dok. BPMI Setpres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) dapat menjadi wasit yang adil bagi seluruh pihak dan partisipan jelang tahun politik. Hal ini disampaikannya secara daring dalam agenda Sidang Pleno Khusus Mahkamah Konstitusi Laporan Tahunan 2022, pada Rabu (24/5/2023).
“Kalender ketatanegaraan pada tahun ini dan tahun depan memasuki tahun politik, kami sangat berharap MK melakukan persiapan yang matang agar menjadi wasit yang adil bagi yang bersengketa, baik di pemilihan legislatif [pileg], pemilihan presiden [pilpres] maupun pemilihan kepala daerah [pilkada],” ujarnya, dikutip melalui Youtube Mahkamah Konstitusi, Rabu (24/5/2023).
Advertisement
Tak hanya itu, Jokowi juga menitipkan pesan agar kualitas putusan MK secara pasti dapat memperlihatkan kecepatan penerbitan putusan keadilan, khususnya bagi putusan yang tertunda terlalu lama. Jokowi menyebut keterlambatan merupakan bentuk ketidakadilan itu sendiri.
Jokowi pun mengatakan setiap pihak baik pemerintah, hingga MK harus berusaha keras agar pemilihan umum (pemilu) 2024 menjadi ajang pembuktian kualitas demokrasi Indonesia yang terus membaik.
“Pemilu juga menjadi ajang memilih pemimpin yang amanah untuk meraih tujuan berbangasa dan bernegara. Saya percaya MK telah dan akan bekerja keras menjaga konstitusi dan mengawal demokrasi demi kehidupan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” tuturnya.
Presiden ke-7 RI itu mengaku kerap kali ada hal yang membuat pemerintah dan MK tidak sejalan, tetapi dia memastikan bahwa pemerintah akan terus menghormati putusan dari Lembaga Negara pengawal konstitusi yang memiliki kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir itu.
“Memang tidak selamanya pemerintah sependapat dengan pandangan MK tetapi pemerintah selalu menerima dan menghormati dan melaksanakan putusan MK. Karena, pemerintah yakin kehidupan bernegara bisa tertata dengan baik jika diselengarakan berdasarkan konstitusi,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Uang Palsu UIN Alaudin Makassar, Pelaku Utama Sukses Ditangkap
KPK Sebut Pemanggilan Hasto Tunggu Kelengkapan Berkas Penyodikan Rampung
Anggota DPR RI Terang-terangan Minta Jatah Kuota Petugas Haji kepada Menag
Advertisement
Presiden Tegaskan Mark-Up Dana Proyek Sama Saja dengan Merampok Rakyat
Pesawat Jeju Air Nyaris Kembali Alami Kecelakaan, Begini Detailnya
Advertisement
Buka Suara Ihwal Pemanggilan MKD, Begini Komentar Rieke Dyah Pitaloka
Biaya Haji 2025 Diusulkan Kemenag Sebesar Rp93,3 Juta
Advertisement
Berita Pilihan
- BMKG Ingatkan Ada Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Indonesia pada Januari 2025
- Perayaan Tahun Baru Dirayakan Unik di Berbagai Belahan Dunia
- Aksi Tolak Kenaikan PPn 12 Persen Ricuh, Polisi: Tidak Ada Demonstran yang Ditangkap
- Kecelakaan Pesawat Azerbaijan Airlines yang Tewaskan 39 Orang Disebut Jatuh karena Ditembak
- Israel Gempur Gaza Utara, 50 Warga Palestina Tewas
Advertisement
DPRD Kota Jogja Dorong Pemkot Jogja Serius Tangani Sampah selama Libur Akhir Tahun
Advertisement
Liburan, Berikut Perbandingan Harga Tiket Pesawat Garuda, Super Airjet, dan Citilink
Advertisement
Berita Populer
- Menko AHY: Butuh Rp1,5 Triliun untuk Peremajaan Kapal Laut
- Kronologi Kecelakaan Pesawat Jeju Air: Jadi Peristiwa Penerbangan Paling Mematikan
- KPK Gali Informasi Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia
- Pemprov DKI Benarkan Terpidana Korupsi Timah Harvey Moeis Terdaftar Penerima Bantuan BPJS
- Kebakaran Rumah di Senen Jakarta Pagi Ini Tewaskan 2 Orang
- Pertemuan Ketum Partai KIM Plus dengan Prabowo juga Bahas soal PPN 12 Persen
- Kebakaran Rumah di Senen yang Merenggut Dua Korban Jiwa Diduga Akibat Korsleting Listrik
Advertisement
Advertisement
