Kemenkue Pantau Dampak Jika AS Gagal Bayar Utang, Berimbas ke Indonesia?

Harianjogja.com, JAKARTA–Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa Amerika Serikat (AS) yang berpotensi mengalami gagal bayar utang pada pertengahan Juni 2023. Lantas, apakah kejadian tersebut akan berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia?

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengungkapkan pada dasarnya terkait kenaikan pagu utang masih menjadi perdebatan di pihak pemerintahan AS. 

“Sejauh ini kami belum melihat dampaknya yang signifikan terhadap pasar keuangan global termasuk spillover kepada pasar SBN [surat berharga negara] kita,” ujarnya usai Konferensi Pers APBN Kita, Senin (22/5/2023).  

BACA JUGA: Kebijakan Indonesia Ditiru Amerika Serikat, Jokowi: Kita Ini Jadi Trendsetter, Bukan Lagi Follower

Menurut Suminto, saat ini pasar SBN Indonesia masih sangat baik dan suportif sehingga belum tampak dampak dari isu gagal bayar utang AS yang tengah memanas dalam beberapa hari terakhir. 

Dia memberi contoh yield SBN seri benchmark 10 tahun (year-to-date/ytd) turun 55 basis poin, yang salah satunya didukung oleh capital inflow yang bisa menekan yield ke bawah. 

Kemenkeu mencatat hingga 21 Mei 2023, inflow di pasar SBN mencapai Rp60,65 triliun, secara year to date (ytd). Pada April 2023 Kemenkeu juga membukukan inflow ke pasar obligasi Indonesia sebesar Rp4,16 triliun. 

“Sampai 16 Mei masih terjadi sedikit outflow Rp0,15 triliun, hingga kemarin 21 Mei itu sudah positif kembali Rp1,43 triliun secara month to date, dengan demikina pasar SBN kita cukup suportif termasuk di dukung oleh capital inflow di pasar SBN kita,” lanjut Suminto. 

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan bahwa resiliensi dari perekonomian Indonesia salah satunya terlihat dalam bagaimana Indonesia dapat menjaga yield. 

“Spread antara 10 tahun local currency bonds kita dengan yang dolar AS mengecil, berarti kita betul-betul dianggap memiliki pengelolaan ekonomi makro yang baik, risiko juga dianggap mengecil dari investor interasional,” ungkapnya. 

BACA JUGA: Biden Klaim Hubungan AS dan China Segera Mencair

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan meskipun hadir isu debt ceiling dari AS, kondisi rasio utang terhadap PDB AS telah di atas 120 persen. Sementara itu, dia mengatakan porsi utang Indonesia pada 2022 berada di posisi 39 persen terhadap PDB.

Febrio mengatakan bahwa APBN menjadi kebijakan fiskal untuk digunakan dengan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

“Dengan tata kelola APBN yang terus kredibel ini akan terus menurun bahkan ke 38 persen harapannya dalam tahun ke depan,” tutupnya. 

Melansir dari Bloomberg, (22/5/2023), Menteri Keuangan AS, Janet Yellen sebelumnya juga mengatakan bahwa kemungkinannya cukup rendah bagi AS dapat membayar semua utang atau tagihannya pada pertengahan Juni 2023. 

Presiden AS Joe Biden dan Ketua DPR McCarthy sebelumnya dijadwalkan untuk pertemuan kembali dalam membahas mengenai pencegahan dalam gagal bayar utang AS lantaran adanya perbedaan dan waktu negosiasi yang semakin singkat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com