Advertisement
Mendagri Minta Kepala Daerah Waspadai Lonjakan Harga Pangan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk memperhatikan kenaikan harga pangan di wilayah masing-masing.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (22/5/2023), Tito mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengevaluasi harga pangan saat kunjungan kerja di beberapa daerah.
Advertisement
Hal tersebut bertujuan untuk melihat kestabilan harga komoditas pangan. "Setiap kunjungannya, beliau selalu akan mampir ke pasar-pasar, akan mengecek langsung harga dan beliau paham betul harga cabai, harga bawang, harga beras, harga minyak, selalu beliau akan cek," katanya melalui siaran pers, Senin (22/5/2023).
Tito juga menjelaskan bahwa pada pekan lalu telah terjadi kenaikan harga beras di 39 kabupaten/kota, telur ayam ras di 94 kabupaten/kota, dan bawang putih di 73 kabupaten/kota.
BACA JUGA: Peraih Global Future Fellows Bahas Masalah Ketahanan Pangan di Jogja
Sementara itu, untuk kenaikan harga bawang merah masih terpantau fluktuatif, tetapi ada kecenderungan naik di 147 kabupaten/kota, sedangkan untuk harga daging ayam ras terjadi kenaikan di 111 kabupaten/kota dan cabai merah di 26 kabupaten/kota. "Turun harga daging sapi karena mungkin Ramadan sudah lewat dan cabai rawit, ini juga kurang tahu, mungkin Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan lebih paham," jelasnya.
Melihat adanya lonjakan harga pangan di beberapa daerah, Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk terus memantau harga komoditas. Tito menekankan di daerah Sumatra, khususnya Kepulauan Nias, kenaikan harga pangan mencapai 4,27%.
"Di Nias karena tinggi sekali 4,27 persen kenaikan harganya, kemudian Mukomuko Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Musi Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, Sijunjung, Lahat, Labuhan Batu Utara, dan di Padang Pariaman," ujarnya.
Tito juga menyebutkan, beberapa daerah di wilayah Jawa yang juga perlu mewaspadai kenaikan harga. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat segara menyelesaikan masalah tersebut.
"Di Jawa yang perlu diwaspadai ini memang agak ironis karena dekat dengan penghasil beras sebetulnya, Pangandaran ini tinggi sekali kenaikannya, Wonogiri, Magelang, Gunung Kidul, Grobogan, Cimahi, Bojonegoro, Kulon Progo Bandung, dan Batang," tegas Tito.
Tidak hanya itu, Tito juga menyebutkan daerah di luar Jawa yang juga perlu menjadi perhatian. Daerah tersebut di antaranya adalah Kolaka Utara, Sigi, Balangan, Kepulauan Talaud, Sumba Barat Daya, Kutai Kartanegara, Maluku Tengah, Kabupaten Gorontalo, Kutai Timur, dan Hulu Sungai Utara. "Saya sebutkan supaya untuk menjadi penekanan bagi kepala daerah dan juga teman-teman gubernur untuk membantu menstabilkan daerah-daerah yang relatif cukup tinggi ini," ungkapnya.
Sumber: Bisnis.com
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
Advertisement

Pelunasan PBB-P2 Triwulan Kedua di Bantul Sudah Terkumpul Rp43,7 Miliar
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Indonesia Waspadai Penutupan Selat Hormuz
- Duh! 20 Persen Anak SLTA Putus Sekolah
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Menteri PANRB Tegaskan ASN Tak Boleh WFA, yang Diperbolehkan FWA
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
Advertisement
Advertisement