Advertisement
Anies: Era Jokowi Fokus Bangun Jalan Berbayar, Era SBY Fokus ke Jalan Gratis
Bakal calon presiden dari koalisi Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan dalam acara dengan relawan di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023). - Twitter @aniesbaswedan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Anies Baswedan membandingkan pembangunan infrastruktur jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika era Jokowi saat ini lebih fokus membangun jalan berbayar, era SBY fokus ke jalan tak berbayar.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) ini mengatakan Presiden SBY dan Jokowi sama-sama banyak membangun jalan. Namun, berbeda target penggunanya.
Advertisement
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengakui pemerintahan Jokowi banyak membangun infrastruktur fisik. Dia mencontohkan pembangunan jalan tol atau jalan berbayar yang ternyata terpanjang selama era presiden mana pun.
"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," ujar Anies saat memberikan pidato dalam acara Milad PKS ke-21, seperti yang disiarkan kanal YouTube PKSTV, seperti dikutip dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com, Senin (22/5/2023).
Namun, Anies mengkritik pembangunan jalan tol atau jalan berbayar di era Jokowi tidak diimbangi dengan pembangunan jalan tidak berbayar atau jalan non-tol.
Baca juga: Jokowi Bakal Tinjau Perkembangan Pembangunan IKN
"Sedangkan jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer," jelasnya.
Anies pun membandingkan seluruh data itu dengan pembangunan jalan era pemerintahan SBY. Dia menerangkan, berbeda dengan Jokowi, SBY lebih fokus membangun jalan yang tak berbayar.
"Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini [Jokowi] membangun jalan nasional sepanjang 590 km; di 10 tahun sebelumnya [era SBY] 11.800 km, 20 kali lipat," ungkapnya.
Dia menggarisbawahi bahwa kedua infrastruktur jalan itu, jalan berbayar dan gratis, sama-sama diperlukan untuk Indonesia. Meski begitu, Anies berpendapat seorang presiden dalam membangun infrastruktur seharusnya memberikan keberpihakan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
"Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan. Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya," ujarnya.
Dia kembali mencontohkan, data Susenas 2019 masih menunjukkan 38 persen masyarakat meminum air dalam kemasan, sedangkan rumah tangga yang punya sumur hanya 21 persen, pompa air 16 persen, dan pipa 10 persen.
Oleh sebab itu, Anies ingin ke depan seluruh pembangunan infrastruktur itu berpihak kepada masyarakat banyak, yang lebih membutuhkan. "Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian, tetapi infrastruktur untuk semuanya," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- DPR Desak SKB Tiga Menteri Atasi 11 Juta PBI BPJS Nonaktif
- Gempa Donggala M4,1 Guncang Sulteng, BMKG Ungkap Penyebabnya
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
Advertisement
Pelajar SD Tewas Tenggelam di Bendungan Sungai Winongo Bantul
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Rektor UIN Sunan Kalijaga: Alumni Harus Jadi Solusi Bangsa
- IPI Desak Jaminan Keamanan Penerbangan Papua
- Ruang Kolaboratif Baru GIK UGM, Jadi Simpul Ide dan Inovasi Mahasiswa
- Batas Waktu 31 Maret Makin Dekat, 27 Lurah Gunungkidul Wajib Isi LHKPN
- Mudik Lebaran 2026, Korlantas Siapkan Rekayasa Adaptif
- Free Float 15 Persen, Strategi BEI Perkuat Likuiditas
- BBPOM Temukan Makanan Berformalin di Pasar Sleman
Advertisement
Advertisement







