Advertisement
Belanja Produk Dalam Negeri, Jokowi Minta Kementerian dan Lembaga Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

Advertisement
Harianjoga.com, JAKARTA—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian, lembaga nonkementerian, dan pemerintah daerah (pemda) menggunakan kartu kredit pemerintah untuk berbelanja produk-produk dalam negeri.
BACA JUGA: Kebijakan Indonesia Ditiru Amerika Serikat, Jokowi: Kita ini Jadi Trendsetter bukan Lagi Follower
Advertisement
"Saya minta seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menggunakan kartu kredit pemerintah serta mendukung perluasan QRIS (Kode QR Standar Indonesia) antarnegara," kata Jokowi saat memberikan sambutan secara daring di Festival Keuangan Ekonomi Digital 2023 di Jakarta, Senin (8/5/2023).
Jokowi mengatakan penggunaan kartu kredit pemerintah dan perluasan QRIS di kawasan akan mengakselerasi ekonomi dan mendorong keuangan digital yang inklusif.
Menurut Jokowi, kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Karena itu, ia meminta agar inovasi dalam sistem pembayaran berbasis digital terus dikembangkan. Inovasi itu seperti penggunaan kartu kredit pemerintah yang harus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah.
“(Kartu kredit pemerintah) guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dan memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah,” kata dia.
Dia juga meminta agar pengembangan konektivitas pembayaran seperti dengan metode QRIS di kawasan perlu terus diperkuat agar dapat mendukung perekonomian dan inklusi keuangan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dalam Keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023.
“Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKM, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri serta memperluas akses ke pasar internasional,” kata dia.
Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar setiap inovasi dalam sistem pembayaran dilakukan secara hati-hati dan mengantisipasi berbagai risiko. Inovasi sistem pembayaran juga harus memiliki sistem keamanan yang andal, dan menerapkan sistem perlindungan konsumen yang memadai.
“Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan, pemantauan, dan implikasi terhadap nilai tukar serta keberlanjutan adopsi standar internasional-nya,” kata Jokowi.
Kepala Negara memaparkan bahwa ekonomi dan keuangan digital di Indonesia memiliki pangsa pasar hingga 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. Karena itu, Indonesia akan terus berperan sebagai pemain utama ekonomi digital di ASEAN.
Adapun nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai 130 miliar dolar AS di 2025 dan mencapai sekitar 315 miliar dolar AS di 2030.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- Tunjangan Guru Non ASN pada RA dan Madrasah Cair Juni 2025, Segini Besarannya
- Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Ungkap Penyebabnya
Advertisement

Kegiatan Padat Karya di Gunungkidul Turun Drastis Tahun Ini, Begini Penjelasan Pemkab
Advertisement

Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar Terkait Korupsi Duta Palma
- Puluhan Preman di Serang Diringkus Polisi, Paling Banyak Anggota Ormas
- Jawa Barat dan Riau Jadi Pilot Project Zero ODOL
- Pegadaian Edukasi Pegawai Istana Kepresidenan soal Investasi Emas
- Kemensos Sebut 66 Sekolah Rakyat Siap Berdiri Tahun Ini
- Aduan Konten Judi Online Mencapai 1,3 Juta
- PPATK Sebut Perputaran Dana Judi Online Bisa Tembus Rp150,36 Triliun Selama 2025
Advertisement