Advertisement
DPR Nilai Pendidikan Indonesia Bermasalah, Tertinggal dari Negara Lain
Sejumlah murid mengikuti pelaksanaan ASPD tingkat SMP sederajat pada Selasa (17/5 - 2022)/Dok. Forpi Kota Jogja.
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Terkait peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, DPR menyoroti sistem pendidikan di Indonesia yang masih mengalami banyak masalah dan tertinggal, jika dibandingkan dengan negara lain.
Anggota DPR Fraksi PKS, Fahmy Alaydroes membeberkan bahwa masalah yang paling terlihat kasat mata antara lain persoalan rekrutmen dan pengadaan guru yang tidak merata ke seluruh wilayah Indonesia,.
Advertisement
Belum lagi persoalan kompetensi dan kesejahteraan para guru. Padahal, kata Fahmy, guru merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan proses belajar-mengajar.
“Pendidikan nasional kita masih banyak masalah, masih tertinggal. Berbagai permasalahan di seputar penyelenggaraan pendidikan terus berkelanjutan, kusut, dan gaduh,” tuturnya di Jakarta, Selasa (2/5/2023).
Selain itu, persoalan pendidikan nasional juga semakin runyam dengan perubahan kurikulum yang tidak direncanakan secara seksama dan bersama.
Menurut Fahmy, guru yang tidak cukup dan tidak siap menghadapi perubahan kurikulum menjadikan proses pembelajaran tidak optimal bahkan kehilangan arah dan fokus.
Ditambah lagi masalah pemerataan perbaikan pendidikan nasional yang menjadi bertambah runyam.
Menurutnya, kondisi akses serta sarana dan prasarana sekolah yang masih banyak yang rusak dan tidak layak turut memperparah masalah tersebut.
Menurutnya, sejumlah masalah tersebut muncul akibat lemahnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pihak masyarakat swasta penyelenggara pendidikan menjadi salah satu sebab kegagalan tata kelola pembenahan pendidikan nasional.
"Kini, mutu pendidikan nasional kita merosot, tertinggal lumayan jauh dari negara-negara tetangga. Minat dan kemampuan membaca kita rendah, kemampuan numerasi atau sains kita juga rendah, tambahan pula pendidikan karakter/moral, hanya sebatas jargon saja. Profil pelajar Pancasila, kenyataannya tidak jelas, tidak terarah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
Berita Pilihan
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Top Ten News Harianjogja.com, Jumat 11 Juli 2025: Dari Polda Jateng Grebek Pabrik Pupuk Palsu sampai Penemuan Mayat Pegawai Kemendagri
Advertisement
Ruas JJLS Baron Ambles, Pengguna Jalan Diminta Berhati-Hati
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
