Pemerintah Kaji Lokasi PFII, Kawasan KEK Bali Jadi Pertimbangan
Pemerintah masih mengkaji lokasi PFII. Bali menjadi salah satu opsi, termasuk kawasan KEK yang statusnya dapat diubah jika diperlukan.
Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Produksi Ventilator Dalam Negeri di Situation Room Bina Graha, Jakarta, Rabu (15/4/2020)./KSP
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan sebaiknya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak perlu menepis isu bahwa dirinya ingin menggagalkan Anies Baswedan jadi calon presiden (capres), sebab motifnya sudah jelas
Sebagai informasi, Moeldoko bersama dengan Jhoni Allen Marbun telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi MA dengan Nomor Perkara No.487 K/TUN/2022 pada bulan lalu. Mereka merasa Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas pengesahan AD/ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020 bermasalah.
"[Moeldoko] Enggak usah menyangkal, karena motif ini siapa pun akan paham bahwa dengan upaya-upaya pembegalan Partai Demokrat oleh Moeldoko, ya ini salah satunya akan menggagalkan pencapresan Anies Baswedan," ujar Herman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (13/4/2023).
BACA JUGA : Kubu Moeldoko Balik Serang AHY, Sebut Demokrat Kini
Dia berpendapat, Moeldoko ingin merebut kembali Partai Demokrat dengan mengajukan PK atas putusan MA itu, layaknya pada awal 2021 ketika Moeldoko dinyatakan terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara. Padahal, has KLB itu tak diterima oleh Kemenkumham.
Bagaimanapun, lanjutnya, Anies bisa mendapatkan tiket maju sebagai capres 2024 karena dukungan Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga parpol itu mempunyai 28,4 persen kursi di DPR RI.
Artinya, sesuai aturan ambang batas pencalonan presiden 20 persen dalam UU Nom 7/2017 (UU Pemilu), mereka sudah bisa mencalonkan presiden dalam ajang pilpres.
Oleh sebab itu, jika Moeldoko berhasil merebut Demokrat maka dia akan mengeluarkan Demokrat dari koalisi pengusung Anies. Otomatis, Anies gagal maju sebagai capres sebab Demokrat punya 9,39 persen kursi di DPR sedangkan gabungan NasDem dan PKS hanya punya 18,96 persen kursi di DPR.
BACA JUGA : AHY Tuding Moeldoko Berupaya Bubarkan Koalisi
"Jadi mau menyangkal apa lagi? Gitu. Ini sudah jelas, karena kalau Demokrat-nya direbut oleh dia [Moeldoko], sudah pasti dia akan keluar dari koalisi. Sudah pasti," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Moeldoko sudah mneyakal dirinya ingin menggagalkan Anies jadi capres. Dia menganggap reaksi kubu Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap langkah hukum yang ditempuhnya terlalu berlebihan.
“Apa urusannya sama calon presiden yang lain, apa urusannya mau menggagalkan yang lain. Enggak ada urusannya. Urusannya adalah bahwa teman-teman di KLB itu menghendaki ada proses hukum lanjutan,” kata Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Pemerintah masih mengkaji lokasi PFII. Bali menjadi salah satu opsi, termasuk kawasan KEK yang statusnya dapat diubah jika diperlukan.
Ariana Grande mengejutkan penggemar setelah memutuskan mengurangi aktivitas publik di tengah kesuksesan album Petal yang menempati posisi pertama Billboard 200.
Kemendikdasmen membuka Beasiswa BPI GTK 2026 bagi guru, calon guru, dan tenaga kependidikan. Simak syarat, jadwal pendaftaran, komponen bantuan, dan cara mendaf
Persib Bandung dipastikan berada di Pot 4 ACL Two 2026/2027 setelah Gangwon FC dan Adelaide United gagal lolos ke ACL Elite. Maung Bandung kini menunggu drawing
Flashdisk bekas menyimpan jejak digital yang bisa dipulihkan. Pelajari cara format aman di Windows dan Mac, serta kapan harus menghancurkan fisik perangkat sebe
Dompet Dhuafa melalui Disaster Management Center (DMC) bersama Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) Jawa Timur mengerahkan tim respons untuk mendukung operasi pemadam