Ribuan Dapur MBG Bermasalah Program Gizi Disorot

Harianjogja.com, JAKARTA— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menghadapi sorotan tajam setelah ribuan dapur pelaksana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditemukan bermasalah dan tidak memenuhi standar operasional.

Per 30 Maret 2026, pemerintah mencatat dari total 26.066 SPPG yang beroperasi, sebanyak 2.162 ditutup sementara dan 1.789 disuspensi. Selain itu, 368 SPPG mendapat peringatan pertama (SP1) dan lima lainnya SP2 karena pelanggaran, terutama terkait standar kebersihan dan perizinan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah kini mulai menggeser fokus dari kuantitas ke kualitas. Salah satu indikator utama yang ditekankan adalah kepatuhan terhadap Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Program ini sangat besar, memberi makan lebih dari 60 juta orang. Tapi kita terus lakukan penyempurnaan, termasuk penertiban bagi yang belum tertib,” ujarnya usai rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Hingga kini, program MBG telah menjangkau 61.680.043 penerima manfaat di 38 provinsi. Namun, temuan dapur “nakal” yang menyajikan makanan tidak layak hingga persoalan sanitasi menjadi perhatian serius.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan sebagian besar SPPG yang disuspensi belum mengantongi SLHS atau masih dalam proses pengurusan. Ada juga yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Suspensi dilakukan selama dua sampai tiga minggu. Data ini dinamis karena bisa saja dalam beberapa hari ke depan ada yang sudah memenuhi syarat,” katanya.

Di sisi lain, kritik datang dari pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang menilai program ini berjalan tanpa persiapan matang. Ia bahkan menyebut MBG sempat memicu kasus keracunan sejak pertengahan tahun lalu.

Menurut Agus, program ini juga dinilai melenceng dari tujuan awal, yakni penanganan stunting. Ia menilai pendekatan pemenuhan gizi dan penanganan stunting seharusnya dipisahkan karena memiliki karakter berbeda.

Ia juga menyoroti lemahnya kesiapan sumber daya manusia, proses rekrutmen pengelola dapur, hingga pengawasan kualitas makanan yang dinilai belum optimal.

Selain itu, distribusi program disebut belum tepat sasaran. MBG dinilai belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling membutuhkan sehingga efektivitasnya dipertanyakan.

Agus juga mengingatkan potensi kebocoran anggaran dalam rantai distribusi. Dengan alokasi Rp15.000 per porsi, nilai yang diterima anak disebut bisa jauh berkurang.

“Kalau yang sampai hanya Rp6.000, kualitas makanannya seperti apa,” ujarnya.

Ia turut mengkritik belum jelasnya regulasi turunan serta mekanisme pengawasan. Hingga kini, menurutnya, belum terlihat audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan anggaran MBG yang bersumber dari APBN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.