Terpidana Korupsi Hambalang Anas Urbaningrum Bebas Hari Ini, Bakal Disambut Simpatisan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akan menghirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, pada hari ini, Selasa (11/4/2023). Sebelumnya Anas divonis bersalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus gratifikasi dalam proyek Hambalang dan dihukum 8 tahun penjara.
Pembebasan Anas dari Lapas Sukamiskin akan disambut oleh sekitar 2.000 simpatisan. Hal itu disampaikan oleh adik dari Anas yakni Anna Lutfie. Anna juga mengatakan bahwa sesaat setelah bebas, Anas akan menyampaikan pidato meskipun tak diperinci topik apa yang akan disampaikan.
"Setelah itu kemudian bergerak ke rumah makan untuk persiapan buka bersama dan tarawih, terus kemudian di situ ada diskusi-diskusi sampai jam 21.00 WIB malam, lalu bergerak menuju Blitar [kampung halaman Anas]," katanya dikutip Antara Senin (11/4/2023).
Advertisement
BACA JUGA : KPK Hibahkan Aset Rampasan Rp55,3 Miliar dari Anas
Koordinator Nasional sahabat Anas Urbaningrum, Muhammad Rahmad, mengatakan sejauh ini pihaknya mencatat ada 16 organisasi masyarakat yang akan menjemput eks Ketua Umum Partai Demokrat itu.
"Mas AU [Anas Urbaningrum] minta untuk sama-sama menjaga ketertiban, karena tempatnya terbatas, lalu lintas nya juga sangat terbatas kalau sore memang agak penuh," kata Rahmad di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat.
Kasus Hambalang
Pada Juli 2011 mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuduh Anas terlibat korupsi proyek Hambalang di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam pelarian di luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Jakabaring, Palembang, Sumatra Selatan, Nazar menyebut proyek Wisma Atlet Hambalang yang diklaim menelan biaya Rp2,5 triliun itu sesungguhnya hanya Rp191,67 miliar.
Hubungan antara Nazar dengan Anas terbangun saat berkongsi di Grup Permai, sebuah induk perusahaan dengan banyak anak usaha. Perusahaan-perusahaan kecil Grup Permai belakangan diketahui banyak menggiring proyek APBN sejak dibahas di DPR, termasuk Wisma Atlet di megaproyek Hambalang.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun menetapkan Anas sebagai tersangka proyek Hambalang pada Februari 2013. Kala itu, lembaga antirasuah ini menduga Anas menerima hadiah atau janji dari proyek senilai Rp2,5 triliun itu.
Sebelumnya, beredar surat perintah penyidikan (sprindik) untuk tersangka Anas dalam kasus Hambalang ke media massa. Anas disebut menerima gratifikasi Toyota Harrier dalam kapasitasnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anas sudah membantahnya. Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, mengakui keberadaan Harrier tersebut. Namun, menurut Firman, Anas mencicil mobil itu dari bekas Bendahara Demokrat, Muhammad Nazaruddin.
Akhirnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider kurungan 3 bulan untuk Anas dalam kasus korupsi Hambalang, pada akhir Februari 2014. Hukuman ini lebih ringan 7 tahun daripada tuntutan jaksa. Anas juga diminta mengembalikan uang negara sebesar Rp57,5 miliar dan US$5,7 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
Menurunnya Kunjungan Wisman Jadi Tantangan Pengurus Baru Asita DIY
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Potensi Hujan Lebat Disertai Petir, Termasuk DIY
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Pilkada Jakarta 2024: Hingga Batas Akhir, Tak Ada Gugatan dari Paslon RK-Suswono dan Dharma-Kun di MK
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Advertisement