Advertisement
Begini Perlakuan Polisi ke Bharada E di Penjara setelah LPSK Cabut Perlindungan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Kepolisian negara Indonesia (Polri) sebut tidak ada perlindungan khusus kepada Bharada Richard Eliezer yang saat ini penahanannya berada di Rutan Bareskrim setelah dititipkan dari Lapas Salemba.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan membenarkan tidak adanya perlakuan khusus tersebut.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
“Namun saya sampaikan bahwa tidak ada perlakuan khusus. Perlakuan terhadap Bharada E di dalam sama dengan perlakuan tahanan maupun narapidana yang dititipkan jadi tidak ada perlakuan istimewa tidak ada perlakuan khusus,” kata Ramadhan di Gedung Humas Polri, Senin (13/3/2023).
Itu artinya, hal-hal seperti pemberian perlindungan, melakukan pengamanan termasuk dalam merawat kondisi kesehatan Bharada E langsung dilakukan oleh pihak Polri.
Ramadhan juga menuturkan bahwa setelah pihak lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) mencabut perlindungan Bharada E, pihak Polri langsung turun tangan.
“Semua yang sakit pasti diperhatikan jadi secara rutin kondisi kesehatan kemudian kalau ada keluhan para tahanan atau para narapidana itu menjadi tanggung jawab dari Bareskrim Polri,” katanya.
Sebelumnya, Tenaga Ahli LPSK, Syahrial Martanto mengatakan bahwa hasil tersebut didasari setelah adanya sidang makhamah LPSK yang sudah digelar.
“LPSK telah melaksanakan sidang Mahkamah Pimpinan LPSK dengan keputusan menghentikan perlindungan kepada saudara RE,” ujar Syahrial di gedung LPSK, Jumat (10/3/2023).
Syahrial berdalih, bahwa keputusan ini diambil setelah adanya perilaku dari Bharada E yang bertentangan dengan pasal yang mengatur terkait perlindungan saksi dan korban.
BACA JUGA: Warga Jogja Paling Panjang Umur se-Indonesia, Tren Harapan Hidup Diyakini Terus Membaik
Sempat diketahui, bahwa Bharada E menjalani sebuah wawacara dengan salah satu stasiun tv dan LPSK menilai bahwa tidak ada persetujuan dari pihaknya.
“Sehubungan telah terjadinya komunikasi pihak lain dengan saudara RE, untuk melakukan wawancara yang akan ditayangkan dalam program salah satu stasiun tv, tanpa persetujuan LPSK maka hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat 2 huruf C, UU Nomor 13 Tahun 2006,” kata Syahrial.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polres Magelang Kota Amankan 100 Kilogram Bahan Mercon, 1 Pelaku Ditangkap
- 11,39 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
- Alasan Kejagung Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati
- KPK Duga Rafael Alun Trisambodo Terima Gratifikasi Dalam Bentuk Uang
- Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PDIP Klaim Tidak Ada Beda Sikap dengan Jokowi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kisah Teddy Minahasa, Dulu Perisai Jokowi-JK Sekarang Dituntut Mati
- Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20, PKS Salahkan FIFA dan Israel
- Alasan Kejagung Tuntut Teddy Minahasa Hukuman Mati
- Siklon Herman Ditakuti Oleh Peneliti, Ini Alasannya
- 11,39 Juta Wajib Pajak Telah Lapor SPT Tahunan
- Mantan Ajudan Presiden Jokowi Ditunjuk Jadi Danjen Kopassus
- Wow! Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia, Kerugian Indonesia Diperkirakan Capai Rp3,7 Triliun
Advertisement
Advertisement