Advertisement
Pakar: PN Jakpus Tak Bisa Memerintah KPU Menunda Pemilu, Ini Alasannya

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA– Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tak bisa memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024.
Bivit menjelaskan, PN merupakan pengadilan perdata sedangkan kepemiluan merupakan urusan administrasi pemerintahan. Dalam UU 7/2017 (UU Pemilu), juga tak diatur soal ketentuan pengadilan perdata mengurusi kepemiluan.
Advertisement
"Tidak ada satupun ketentuan di UU Pemilu bahwa pengadilan perdata dalam urusan Pemilu karena jelas urusan Pemilu itu administrasi pemerintahan. Jadi [kepemiluan] bukan perdata," ujar Bivit saat dihubungi, Kamis (2/3/2023).
Sebagai informasi, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (PN Jakpus) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 setelah mengabulkan gugatan Partai Prima.
Partai Prima melayangkan gugatan perdata ke KPU di PN Jakpus dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Partai Prima merasa dirugikan karena KPU tak meloloskan mereka dalam tahapan verifikasi administrasi calon peserta Pemilu 2024.
Akibatnya, mereka meminta PN Jakpus menghukum KPU untuk tak melanjutkan sisa tahapan Pemilu 2024. Dalam amar putusannya pada Kamis (2/3/2023), PN Jakpus kemudian menerima gugatan Partai Prima.
"Menurut saya sih ini [putusan PN Jakpus] melawan hukum. Ini melawan hukum harusnya," tegas Bivit.
Dia mengaku bingung dengan petitum Partai Prima yang minta penundaan pemilu sebagai ganti rugi imateriil. Padahal, gugatan yang diajukan perdata bukan administrasi.
"Harusnya dari awal hakim pun begitu melihat perkaranya seperti itu dia harusnya NO dari awal, tidak bisa diterima karena bukan kewenangan pengadilan perdata," jelas Bivit.
Oleh sebab itu, dia melihat ada kekeliruan dari PN Jakpus, bahkan sejak mereka menerima gugatan Partai Prima, bukan hanya soal putusannya.
"Jadi ini agak kecolongan kita. Memang enggak boleh harusnya [minta penundaan pemilu] masuk lewat perdata," ungkap pengajar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera itu.
Meski begitu, Bivit mengatakan KPU juga tak bisa mengabaikan putusan PN Jakpus meski cacat. Secara hukum, lanjutnya, KPU bisa mengajukan gugatan ke pengadilan tinggi.
BACA JUGA: Tanah Sultan Ingin Disewa 40 Tahun untuk Tol Jogja Bawen, Begini Respons Pemda DIY
"Jadi tidak bisa misalnya presiden bilang abaikan saja putusan itu, engga bisa juga sih. Tapi memang yang harus dilakukan adalah KPU banding ke Pengadilan Tinggi supaya keputusannya dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi," jelasnya.
Memang, dari pihak KPU sendiri sudah menyatakan akan melakukan banding atas putusan PN Jakpus itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement