Advertisement
44 Juta Peserta BPJS Kesehatan Tak Bayar Iuran, Begini Solusi Direksi

Advertisement
Harianjgoja.com, JAKARTA— Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyebutkan telah menyiapkan sejumlah cara bagi peserta yang menunggak iuran dalam jumlah besar.
Berdasarkan data Desember 2022, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan terus meningkat sejak awal beroperasi pada 1 Januari 2014. Pada 2022, kepesertaan badan publik tersebut mencapai lebih dari 248 juta jiwa. Hampir melindungi jumlah penduduk Indonesia yang per Juni 2022 mencapai 275,36 juta.
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah peserta yang tidak bayar iuran mencapai lebih dari 30 juta peserta atau mengalami kehilangan pendapatan paling sedikit Rp1,26 triliun setiap bulannya. Asumsi ini menggunakan perhitungan iuran peserta mandiri kelas III sebesar Rp42.000. Artinya, jumlah pendapatan ini kemungkinan menjadi lebih besar mengingat untuk kelas II iuran BPJS Kesehatan adalah Rp100.000 dan untuk kelas I sebesar Rp150.000.
Sementara itu, jika dilihat data peserta yang tidak membayar iuran terdiri dari 15,5 juta jiwa menunggak atau dan peserta non aktif lainnya mencapai 28,6 juta jiwa. Jumlah peserta yang tidak mengiur ini berpotensi terus membesar seiring grafik menurun dalam statistik BPJS Kesehatan.
Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby pun mengatakan pihaknya memiliki berbagai cara agar peserta membayar iuran. Salah satunya dengan program Rencana Pembayaran Iuran Bertahap (Rehab), di mana peserta dapat mencicil iuran atau melakukan pembayaran secara bertahap.
“Kita ada proggram cicilan yang disebut Rehab,” kata Mahlil kepada Bisnis, Rabu(1/2/2023).
Tidak hanya itu, Mahlil juga mengatakan pihaknya melakukan advokasi kepada Pemerintah untuk diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Harapannya peserta menunggak atau tidak aktif dapat diberikan diskon utang sehingga bisa meneruskan bayar.
“Kemudian melalui CSR [Corporate Social Responsibility] crowd funding dan dana lainnya,” katanya.
Mahlil juga menyebutkan bagi masyarakat dengan ekonomi rendah dapat dibebankan kepada Pemerintah yakni menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Peserta PBI mendapatkan subsidi dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pemerintah Daerah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement

10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement