PPATK Temukan Duit Kejahatan Lingkungan Rp1 Triliun Mengalir ke Parpol

Harianjogja.com, JAKARTA—Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Danang Tri Hartono mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan kurang lebih Rp1 triliun transaksi terkait kasus Green Financial Crime (GFC).

Green finansial crime adalah aktivitas kejahatan keuangan yang terkait dengan lingkungan hidup. Uang itu diduga mengalir ke anggota partai politik (parpol) Indonesia.

Danang menuturkan bahwa temuan tersebut bukanlah suatu hal yang mengejutkan. Pasalnya, berdasarkan data milik Financial Action Task Force (FATF), GFC menjadi suatu bentuk kejahatan yang paling menguntungkan untuk dilakukan.

Danang mengatakan, aliran dana yang diperoleh dari GFC ini menjadi bukti dari telah berlangsungnya politik uang jelang Pemilu 2024 mendatang. Kendati demikian, Danang tak membeberkan secara detail terkait kapan aliran dana itu masuk ke kantong anggota parpol.

Baca juga: Pembuang Bayi di Tempat Sampah Ditahan, Pacar yang Menghamili Justru Bebas, Kok Bisa?

"Nilai transaksinya luar biasa terkait GFC ini. Ada yang Rp1 triliun satu kasus dan alirannya itu kemana-mana, ada yang ke anggota partai politik," terang Danang dalam agenda Rapat Koordinasi Tahunan PPATK di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023).

Di sisi lain, Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menuturkan, dana sebesar Rp1 triliun itu menjadi bentuk pemodalan pemilu yang bahkan telah terjadi sejak 2-3 tahun silam. Dana tersebut, sambungnya, merupakan hasil yang diperoleh dari aktivitas penebangan hutan, penambangan, pembalakan liar, hingga penangkapan ikan secara ilegal.

"Kita melihat kecenderungan, dalam hasil riset kita ada penggunaan-penggunaan dana yang bersumber dari penerimaan yang diperoleh dari 3 tahun lalu, bahkan sampai angka yang nilainya triliunan," terang Ivan kepada awak media, Kamis (19/1/2023).

"Ada transaksi yang dipantau PPATK yang bersumber dari pihak yang diduga menjadi terdakwa dari sebuah skema tindak pidana penjualan kayu ilegal dan kita lihat aliran transaksinya berkaitan dengan pihak yang secara kebetulan mengikuti kontestasi politik," sambungnya.

Adapun, GFC memang disebut sebagai kejahatan yang kini tengah menjadi perhatian serius dari PPATK. Pada 2022, PPATK merilis 31 hasil analisis (HA) dan satu hasil pemeriksaan (HP) terkait GFC. Nominalnya sangat luar biasa, yakni mencapai Rp4,86 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com