Orang Kaya Indonesia Wajib Bayar Pajak Minimal Rp1,76 Miliar Setahun
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1.119 orang dengan penghasilan tahunan di atas Rp5 miliar. Wajib pajak crazy rich atau orang super kaya itu dikenakan pajak penghasilan (PPh) 35 persen atau minimal Rp1,76 miliar setahun
Tarif pajak 35 persen bagi orang pribadi dengan penghasilan tahunan di atas Rp5 miliar tertuang dalam Undang-undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Advertisement
Ketentuan ini berbeda jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yakni UU No. 36/2008 tentang PPh. Dalam aturan lama, para crazy rich memiliki kesamaan beban pajak dengan orang berpenghasilan Rp500 juta yang terkena tarif 30 persen.
Lantas berapa besaran pajak yang ditanggung oleh para crazy rich tersebut?
Dengan asumsi penghasilan per tahun mencapai Rp5,1 miliar , maka wajib pajak berkantong tebal ini sedikitnya harus membayar pajak senilai Rp1,76 miliar per tahun.
Perhitungannya, penghasilan Rp5,1 miliar lebih dulu dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang ditetapkan sebesar Rp54 juta per tahun. Setelah penghasilan dikurangi PTKP, maka akan ditemukan angka sekitar Rp5,04 miliar.
Sebagai catatan, PTKP yang ditetapkan dalam perhitungan ini memiliki asumsi jika para crazy rich belum berstatus menikah dan tanpa tanggungan anak.
Tidak berhenti di situ, jumlah dari Rp5,04 miliar kemudian dikalikan dengan tarif PPh yang dibebankan pemerintah kepada crazy rich, yakni 35 persen. Alhasil, besaran pajak yang mesti dibayarkan mencapai sekitar Rp1,76 miliar per tahun atau Rp147,17 juta tiap bulannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahannya di akun Instagram @smindrawati pada 3 Januari 2023 menyatakan bahwa para orang kaya dengan gaji di atas Rp5 miliar per tahunnya diperkirakan membayar pajak hingga Rp1,75 miliar setahun.
“Untuk yang punya gaji di atas Rp5 miliar per tahun bayar pajaknya 35 persen [naik dari sebelumnya 30 persen]. Itu kira-kira pajaknya bisa mencapai Rp1,75 persen setahun, besar ya,” tulis Sri Mulyani di media sosial miliknya.
Menkeu menyatakan pajak ditujukan untuk mewujudkan asas keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dia pun menyebutkan mereka yang berkemampuan kecil dan lemah dibebaskan dari pajak, bahkan dibantu oleh berbagai bantuan sosial.
“Lihat sekelilingmu, listrik, bensin Pertalite, LPG 3 kilogram semua disubsidi pakai pajak. Sekolah, rumah sakit, puskesmas, operasinya pakai uang pajak. Jalan raya, kereta api, internet yang kamu nikmati itu juga dibangun dengan uang pajak Anda,” tutur Menkeu.
Sementara itu, Ditjen Pajak meyakini penambahan tarif PPh untuk lapisan masyarakat dengan pendapatan lebih dari Rp5 miliar dapat mendorong penerimaan pajak negara lebih besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Lestarikan Warisan Budaya Tak Benda, Kementerian Kebudayaan Gelar Indonesia ICH Festival di Jogja
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
- Libur Natal dan Tahun Baru, Potensi Pergerakan Orang Diprediksi Mencapai 110,67 Juta Jiwa
- Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
- Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
- BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Sinergi PLKK untuk Pelayanan Kecelakaan Kerja yang Lebih Cepat
- Belasan Provinsi Rawan Pilkada Dipantau Komnas HAM
- Menteri Satryo Minta Kemenkeu Kucurkan Dana Hibah untuk Dosen Swasta
Advertisement
Advertisement