Advertisement
Terseret Dugaan Asusila Wanita Emas, Ketua KPU: Saya Ini Ahli Maksiat
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Jakarta, Sabtu (23/7/2022). - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berkelakar dan mengaku sebagai seorang ahli maksiat ketika dipanggil dalam sidang dugaan tindakan asusila yang menyeret namanya.
Hasyim dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tindakan asusila kepada Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau yang dikenal dengan Wanita Emas.
Advertisement
"Yang diadukan ke sini hanya orang-orang yang punya kehormatan. Sementara saya ini ahli maksiat, enggak pantes saya dibawa ke sini yang mulia. Kan begitu logikanya," kelakar Hasyim, Kamis (5/1/2023).
Dia menyampaikan pernyataan itu dalam rapat koordinasi penetapan daerah pemilihan (dapil) dengan KPU Provinsi se-Indonesia di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat. Para anggota KPU Provinsi yang hadir pun tertawa mendengar pernyataan Hasyim.
Hasyim melanjutkan semua orang pasti pernah melakukan maksiat. Oleh sebab itu, lanjutnya, setiap orang juga masih beribadah meminta pengampunan.
"Ya karena kita ini masih salat, masih berdoa robbigfirli, ampuni Tuhan-ku, itu berarti kita ini masih mengaku ahli maksiat semua. Makanya enggak boleh sombong," ujarnya.
Sebelumnya, sembilan partai politik (parpol) yang dinyatakan tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 melaporkan para pimpinan KPU RI ke DKPP pada Kamis (22/12/2022). Mereka menamai diri Gerakan Melawan Political Genoside (GMPG).
Ada dua laporan yang dilayangkan yaitu terkait tak dikeluarkannya berita acara mengenai status sembilan parpol dan dugaan tindakan asusila oleh Hasyim Asy’ari kepada Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau yang dikenal dengan Wanita Emas.
“Kalau di laporan asusila [terlapor] ketua KPU, tapi kalau untuk etika dan kesalahan tidak mengeluarkan suatu keputusan atau berita acara, kita laporkan semua komisioner,” ujar perwakilan GMPG Farhat Abbas di Kantor DKPP, Kamis (22/12/2022).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Wali Kota Jogja Klaim Target Pengurangan Volume Sampah 20 Persen Tercapai
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
Advertisement
Advertisement
