Advertisement
Kapolri: Tragedi Kanjuruhan Tak Penuhi Unsur Pasal Pembunuhan
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membawa Timsus kasus pembunuhan Brgadir J ke Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang berlangsung hari ini, Rabu (24/8/2022). JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan bahwa tragedi Kanjuruhan tidak dapat memenuhi unsur pasal pembunuhan.
Sigit mengatakan pihaknya banyak menerima laporan agar polisi mengenakan Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan biasa dan Pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana dalam kasus Kanjuruhan. Namun, Listyo mengatakan dalam gelar perkara, kasus Kanjuruhan tidak memenuhi unsur pembunuhan berencana.
Advertisement
BACA JUGA : Doa untuk Kanjuruhan Terus Mengalir, Siang Ini di Tlogo
"Telah dilaksanakan gelar perkara dengan menghadirkan ahli-ahli pidana, namun demikian terhadap penambahan Pasal 340 atau pun 338 itu berdasarkan keterangan para ahli tidak bisa dipenuhi," kata Listyo dalam acara rilis akhir tahun 2022, Sabtu (31/12/2022).
Terkait Kanjuruhan Polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Lima tersangka telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan satu tersangka saat ini masih dalam proses pemenuhan berkas perkara. Lima tersangka tragedi Kanjuruhan, yang berkasnya dinyatakan lengkap itu adalah Ketua Panpel Arema Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Danki 3 Brimob Polda Jatim AKP Hasdarmawan, Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto, dan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi.
Mereka disangkakan dengan Pasal 359 KHUP dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 103 ayat (1) Jo Pasal 52 UU RI No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. Dalam tragedi Kanjuruhan ini juga, sebanyak 20 personel kepolisian telah diproses dengan dugaan pelanggaran kode etik.
BACA JUGA : Tuntut Usut Tuntas Kasus Kanjuruhan, Keluarga Madura
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menjelaskan, Tragedi Kanjuruhan bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat karena merujuk hasil investigasi Komnas HAM.
Mahfud MD mengatakan, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sekarang, yang berhak menentukan suatu kejadian sebagai pelanggaran HAM berat hanya Komnas HAM.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ibu Kota Nusantara untuk Mewujudkan Indonesiasentris
Menangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, AAJ All Out Siapkan Kerja Lapangan
Advertisement
Gempa Susulan 18 Kali Terjadi di Berau Kalimantan Timur
Penjara Roboh Akibat Banjir di Nigeria, 274 Narapidana Kabur
Donald Trump Jadi Kembali Jadi Sasaran Penembakan, Kondisi Aman dan Sehat
Prabowo Diminta Tidak Asal Memilih Menteri Perindustrian
Kelelahan, Wisatawan Meninggal Dunia Saat Piknik ke Puncak Bogor
Advertisement
Raja Yordania Tunjuk Jaafar Hassan Jadi PM Baru
Jurnalis yang Tewas dalam Serangan Israel di Gaza Bertambah Jadi 173 Orang
Maulid Nabi Muhamamd SAW: Sejarah, Pengertian, dan Tradisi
Advertisement
Berita Pilihan
- Kualitas Udara Jakarta Terburuk Nomor Dua Dunia
- Peneliti China Temukan Reruntuhan Kota Kuno Berusia 3.700 Tahun
- Cacar Monyet Varian Baru, Jumlah Kasus di Uganda Meningkat
- Khawatirkan Dampaknya pada Anak, Negara-Negara di Eropa Ini Larang Pemakaian Ponsel di Sekolah
- Belum Masuk Masa Kampanye, Bawaslu Imbau Para Paslon untuk Tahan Diri
Advertisement
Dampak Perubahan Iklim, Tanaman Cabai-Melon Petani Pesisir Kulonprogo Banyak Roboh
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Cacar Monyet Varian Baru, Jumlah Kasus di Uganda Meningkat
- Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2024, Ini Link dan Jadwal Lengkapnya
- Peneliti China Temukan Reruntuhan Kota Kuno Berusia 3.700 Tahun
- Jepang Dilanda Gelombang Panas, Suhu Tertinggi Mencapai 37,8 Derajat Celsius
- Masyarakat Boleh Berkunjung ke Kota Nusantara, Ini Caranya
- Warga Rusia Hilang di Gunung Rinjani, Pencarian Memanfaatkan Drone
- KA Commuter Line Walahar Anjlok, Sejumlah Perjalanan Kereta Api Terganggu
Advertisement
Advertisement
