Advertisement
KPK Usulkan Sejumlah Daerah Tanpa Pilkada, Bupati Langsung Ditunjuk Pusat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyarankan agar sejumlah daerah, terutama di Papua dan Indonesia bagian timur, tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada, melainkan dengan penunjukan langsung oleh pemerintah pusat. Bahkan, KPK menyarankan pemimpin itu menerima gaji Rp500 juta per bulan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik di tingkat nasional maupun daerah seringkali tidak menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Dia bahkan menyebut bahwa beberapa kali penyelenggaraan pemilu tidak membawa perubahan sehingga kondisinya 'begini-begini saja'.
Advertisement
Alexander pun menilai bahwa masyarakat di sejumlah daerah belum siap dalam melaksanakan pilkada, tanpa merinci apa penyebabnya. Dia malah menyarankan agar di daerah-daerah tersebut tidak terdapat pelaksanaan pilkada, melainkan pemerintah pusat langsung menunjuk pemimpin untuk daerah tersebut.
"Di Papua sana, saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, itu untuk kepala daerahnya ditunjuk langsung," ujar Alexander dalam acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022, Selasa (13/12/2022).
BACA JUGA: Siswa SMP Asal Sleman Kesurupan Massal saat Berwisata di Bali
Menurutnya, KPK dan pemerintah memiliki peta persoalan dari berbagai daerah sebagai rujukan dalam pemilihan pemimpin oleh pusat. Alexander mencontohkan bahwa wilayah Indonesia bagian timur menghadapi masalah stunting, gizi buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pemerintah pusat tinggal menunjuk kepala daerah yang mampu menangani masalah itu.
"Kita punya peta persoalan itu, tinggal tunjuk saja kan manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta, enggak perform satu tahun pecat. Kalau sekarang kan enggak, [kalau kinerjanya tidak baik] nunggu diganti, lima tahun waktunya habis. Sialnya nanti dia kepilih lagi. 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera," katanya.
Dia menyebut bahwa hal tersebut bukan semata-mata masalah KPK, karena pemerintah daerah yang kerap melakukan korupsi. Namun, hal ini dinilai sebagai masalah bersama yang perlu penanganan serius.
"Kalau seperti begini terus kami punya keyakinan tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa sih yang menyebabkan kepala daerah itu korupsi, apa yang menyebabkan pembangunan di daerah itu kurang memberikan dampak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement

Konflik Antarnegara Bisa Berdampak pada Harga Energi di Indonesia
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Hujan Ringan Selimuti Sejumlah Kota Besar Hari Ini Senin 30 Juni 2025
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
Advertisement
Advertisement