Advertisement
KPK Usulkan Sejumlah Daerah Tanpa Pilkada, Bupati Langsung Ditunjuk Pusat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA— Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyarankan agar sejumlah daerah, terutama di Papua dan Indonesia bagian timur, tidak menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada, melainkan dengan penunjukan langsung oleh pemerintah pusat. Bahkan, KPK menyarankan pemimpin itu menerima gaji Rp500 juta per bulan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai bahwa penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), baik di tingkat nasional maupun daerah seringkali tidak menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Dia bahkan menyebut bahwa beberapa kali penyelenggaraan pemilu tidak membawa perubahan sehingga kondisinya 'begini-begini saja'.
Advertisement
Alexander pun menilai bahwa masyarakat di sejumlah daerah belum siap dalam melaksanakan pilkada, tanpa merinci apa penyebabnya. Dia malah menyarankan agar di daerah-daerah tersebut tidak terdapat pelaksanaan pilkada, melainkan pemerintah pusat langsung menunjuk pemimpin untuk daerah tersebut.
"Di Papua sana, saya yakin jauh lebih efektif, jauh lebih efisien ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, itu untuk kepala daerahnya ditunjuk langsung," ujar Alexander dalam acara Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu Tahun 2022, Selasa (13/12/2022).
BACA JUGA: Siswa SMP Asal Sleman Kesurupan Massal saat Berwisata di Bali
Menurutnya, KPK dan pemerintah memiliki peta persoalan dari berbagai daerah sebagai rujukan dalam pemilihan pemimpin oleh pusat. Alexander mencontohkan bahwa wilayah Indonesia bagian timur menghadapi masalah stunting, gizi buruk, dan tingkat pendidikan yang rendah, sehingga pemerintah pusat tinggal menunjuk kepala daerah yang mampu menangani masalah itu.
"Kita punya peta persoalan itu, tinggal tunjuk saja kan manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp500 juta, enggak perform satu tahun pecat. Kalau sekarang kan enggak, [kalau kinerjanya tidak baik] nunggu diganti, lima tahun waktunya habis. Sialnya nanti dia kepilih lagi. 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera," katanya.
Dia menyebut bahwa hal tersebut bukan semata-mata masalah KPK, karena pemerintah daerah yang kerap melakukan korupsi. Namun, hal ini dinilai sebagai masalah bersama yang perlu penanganan serius.
"Kalau seperti begini terus kami punya keyakinan tidak akan menyelesaikan persoalan. Apa sih yang menyebabkan kepala daerah itu korupsi, apa yang menyebabkan pembangunan di daerah itu kurang memberikan dampak," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jelang Libur Waisak, 368.470 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek
- Menteri HAM Natalius Pigai Menilai Bagus Rencana Gubernur Jabar Mengirim Siswa Nakal ke Barak Militer
- Satgas Koperasi Merah Putih Resmi Dibentuk, Zulkifli Hasan Jabat Ketua
- Selain GBK, Hotel Sultan hingga TMII Juga Bakal Dikelola Danantara
- Puluhan Warga Badui Digigit Ular Berbisa, 2 Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Gencatan Senjata India dan Pakistan Resmi Dimulai
- Polisi Turunkan Paksa Atribut Bendera dan Spanduk Ormas
- Stok Beras Capai 3,6 Juta Ton, Pemerintah Akan Bangun 25 Ribu Gudang Darurat
- Kemenkopolkam: Berantas Premanisme Berkedok Ormas Lewat Penindakan Hukum
- Viral Pengamen Rusak Bus Primajasa, 1 Pelaku Diringkus dan 1 Orang Buron
- Sekjen PBB Sambut Positif Gencatan Senjata India-Pakistan
- Ratusan Preman Ditangkap dalam Operasi Serentak di Jawa Tengah
Advertisement