Advertisement
Kebijakan DP Nol Persen KPR dan Kendaraan Bermotor Dipastkan Dilanjutkan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo memastikan kebijakan makroprudensial tetap longgar pada 2023.
BACA JUGA: Milenial Sulit Beli Rumah
Advertisement
Kebijakan makroprudensial longgar yang dimaksud meliputi seluruh instrumen kebijakan makroprudensial dan pemberian insentif bagi perbankan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan yang meliputi kebijakan uang muka 0 persen pada kredit rumah dan kendaraan, insentif giro wajib minimum, serta akselerasi sistem pembayaran digital.
Dody menjelaskan, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kredit atau pembiayaan perbankan dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional.
"kebijakan kita khususnya kebijakan makroprudensial, masih kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan melalui lending perbankan khususnya," jelas Dody dalam agenda virtual Market Outlook 2023 yang digelar oleh BTPN pada Senin (5/12/2022).
Adapun secara lebih lanjut, dalam materi yang dibagikan Dody, kebijakan makroprudensial longgar merupakan alat untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi melalui kredit yang ditargetkan tumbuh 10-12 persen.
Sementara mengenai sistem pembayaran, Dody menjelaskan bahwa kebijakan sistem pembayaran 2023 akan terus diarahkan untuk akselerasi digitalisasi pembayaran bagi integrasi lebih lanjut terhadap sistem ekonomi dan keuangan digital nasional hingga memperluas kerja sama sistem pembayaran antarnegara.
Pernyataan tersebut sejalan dengan gagasan yang dihasilkan dalam pertemuan 50th Asean Banking Council (ABC) Meeting yang menyoroti pentingnya integrasi dan keberlanjutan payment system (sistem pembayaran) yang mampu meningkatkan skala dan kapasitas di level Asean.
Adapun, yang menjadi peluang serta tantangan dalam realisasi kebijakan makro prudensial longgar ini diantaranya adalah pertumbuhan dan inflasi terhadap korporasi dan rumah tangga, normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, volatilitas nilai tukar dan pinjaman luar negeri, serta kenaikan yield SBN dan mark-to-market neraca
"Jadi disini masih kita yakinkan tentunya kepada pelaku ekonomi, BI tidak akan semata-mata hanya melihat inflasi saja tapi kita juga bersama pemerintah dalam konteks sinergi kebiajakan akan membangun kebijakan yang mendorong pertumbuhan," tambah Dody.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis
Berita Lainnya
- Soal Polemik Surat Pengunduran Diri 4 Caleg, Ini Jawaban Ketua DPC PDIP Klaten
- Diikuti 1.000 Peserta, Keraton Solo akan menggelar Tradisi Malem Selikuran
- Nekat Buat Konten Aniaya Kucing Biar Viral, Dua Warga Jepara Ditangkap Polisi
- Jamin Kesehatan Siswa, Yayasan Warga Surakarta Akan Bangun Kantin Sehat
Berita Pilihan
- Erupsi Lagi, Gunung Semeru Semburkan Awan Panas Guguran
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
Advertisement
Usulan Formasi PPPK-CPNS 2024 Disetujui Pusat, Pemkab Bantul: Kami Tunggu Kepastian Alokasinya
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Masjid Agung Kota Bogor Diresmikan, Begini Kemegahannya
- Daop 2 Siapkan 24 Lokomotif-244 Kereta untuk Angkutan Lebaran 2024
- Viral Polisi Tembak dan Serang DC, APPI Jelaskan Duduk Permasalahannya
- Pemulangan Enam Jenazah ABK WNI dari Jepang Dilakukan Bertahap
- Tiga Hari Hilang, 6 Orang Korban Ambruknya Jembatan Baltimore Belum Ditemukan
- Kejagung Bongkar Kasus Korupsi PT Timah Menyeret Harvey Moeis, Ini Komentar Kementerian BUMN
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
Advertisement
Advertisement