Selaraskan Pelestarian Lingkungan dan Perekonomian, Pemerintah Optimalkan Blue Economy

Harianjogja.com, TANGERANG — Upaya pelestarian lingkungan wajib dilakukan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan oleh pemerintah melalui konsek Ekonomi Biru (Blue Economy).

Dalam pidato kuncinya di pembukaan Pengelolaan Lingkungan Pesisir di Asia Timur (PEMSEA) Network of Local Government (PNLG) Forum 2022, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menjelaskan konsep Blue Economy merupakan suatu konsep yang secara simultan mempromosikan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan, inklusi sosial dan penguatan ekosistem kelautan.

PEMSEA-PNLG Forum yang digelar di Tangerang, Banten pada 25-29 Oktober 2022 tersebut mengambil tema Strengthening Coastal Resilience Towards Sustainable Local Blue Economies.

Dia menjelaskan fondasi utama dari konsep tersebut adalah ekonomi kelautan lestari, berketahanan dan inklusif yang memerlukan laut bersih, sehat dan produktif, serta ketahanan kawasan pesisir dan ekosistem laut.

“Itulah sebabnya, keberlangsungan suplai barang dan jasa dari laut merupakan hal penting dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara di masa depan,” kata Siti melalui rilis, Kamis (27/10/2022).

Menurut Siti, pemerintah daerah berperan khusus dan penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama kawasan pesisir dan laut mengingat konsekuensi atau dampak dari kegiatan industri di kawasan tersebut.

“Melalui regulasi, insentif, pembangunan institusi, partisipasi pemangku kepentingan, riset dan pengembangan kemampuan, serta mekanisme pembiayaan pada sektor-sektor lingkungan, merupakan suatu kondisi yang dapat memungkinkan didukungnya investasi lebih lanjut,” kata Siti.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Sanksi Untuk FX Rudyatmo Lebih Berat Ketimbang Ganjar

Sementara itu, Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan PEMSEA-PNLG Forum dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam hal tata kelola kawasan pesisir, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi, sebagaimana tema yang diangkat pada tahun ini.

“Kami berharap ada pertukaran pengetahuan yang konstruktif, yang kemudian akan berdampak dengan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam implementasi program-program pembangunan kawasan pesisir,’’ kata dia. 

Sementara itu, President PNLG Forum, Le Quang Nam mengatakan bahwa PNLG tetap berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam penanganan dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim, sejalan dengan apa yang telah digariskan di dalam UN Framework on Convention of Climate Change.

Provinsi Da Nang juga ingin membagikan terkait dengan pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan nonalam.

’’Da Nang tengah mengembangkan diri dalam hal kemampuan perkiraan [forecasting], kewaspadaan dini [early warning] dan sistem pemulihan pascabencana. Melalui forum ini diharapkan ada kolaborasi antaranggota forum, terutama dalam hal riset dan inovasi di bidang maritim serta pengembangan nilai sosioekonomi dari kawasan pesisir,” kata Vice Chair Da Nang People’s Committee, Vietnam tersebut.

Senada, Director General of Policy and Strategy, Ministry of Environment, Kamboja, Vann Monyneath menilai forum tersebut sangat penting karena banyaknya masyarakat di kawasan Laut Asia Timur yang bergantung pada ekonomi yang berorientasi pada kawasan pesisir dan maritim. 

Pada 2015, potensi ekonomi kelautan diperkirakan mencapai kisaran angka US$500 miliar dan menyerap sebanyak 6 juta tenaga kerja yang didominasi dari sektor UMKM.

Menurut dia, kawasan pesisir dan laut saat ini menghadapi ancaman degradasi lingkungan, polusi, bencana alam, serta dampak perubahan iklim. “Itulah, forum ini diharapkan dapat menjadi tempat pembelajaran bagi para partisipan dan anggota PNLG dalam memperkuat ketahanan kawasan pesisir dalam merespons risiko bencana dan beradaptasi dalam menghadapi perubahan iklim menuju pengembangan Blue Economy.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.