PPh Final UMKM Persen Kini Hanya untuk WP Pribadi dan Koperasi
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh saat mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai capres di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10/2022)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA—Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan seharusnya PDI Perjuangan (PDIP) senang ketika Anies Baswedan diusung jadi calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024.
Ali beralasan, jika PDIP selama ini menganggap Anies tak becus menjadi Gubernur DKI Jakarta, seharusnya mereka tak merasa takut ketika Anies jadi capres 2024. Dengan begitu, lanjutnya, Anies akan jadi lawan yang mudah dikalahkan pada Pilpres 2024.
“Kalau Anies itu dianggap tak berprestasi, lebih menguntungkan mereka kan? Betul enggak? Kan lebih menguntungkan mereka kalau kemudian Anies itu tidak baik, Anies itu tidak diterima masyarakat, Anies itu bodoh,” jelas Ali saat dihubungi Bisnis.com, Senin (18/10/2022).
Dia mengatakan seharusnya PDIP tak mengurusi keputusan Nasdem yang mengusung Anies untuk capres 2024. Jika Anies dianggap tak becus, lanjutnya, biar NasDem yang menanggung kekalahan pada Pilpres 2024.
“[Kalau Anies tak becus] yang untung siapa? Yang pasti lawannya Anies nanti, yang menanggung siapa? Ya Nasdem. Biar kami menanggung risikonya,” ujar Ali.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar setiap partai politik (parpol) menghargai keputusan parpol lain. Nasdem, ujarnya, tak ingin suasana politik gaduh menjelang pesta demokrasi pada 2024.
“Nah supaya tidak gaduh, maka lebih baik kita saling menghargai keputusan masing-masing partailah. Kemudian, nanti memasuki tahun politik 2024 ini kita lewati dengan riang gembira, dengan memperbanyak senyum ya!” tutupnya.
Belakangan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto memang kerap mengkritik keputusan Nasdem yang mengusung Anies sebagai capres 2024. Bahkan, Hasto menyatakan Partai Nasdem tak lagi bergabung dengan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia menyinggung hal tersebut saat menjelaskan mengenai sebuah lukisan di Gedung B, Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945.
“Itu di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” jelas Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (9/10/2022).
Selain itu, Fraksi PDIP DRPD DKI Jakarta tak mau ketinggalan. Mereka turut mengevaluasi 23 janji kampanye Anies. Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan Anies hanya dapat merealisasikan sekitar lima janji dari 23 janji kampanye tersebut.
"Itu kami apresiasi, artinya cukup berhasil, walau pun keberhasilan masih ada titik koma, tetapi yang empat sampai lima bisa kami katakan berhasil. Tapi selebihnya, itu rapor merah bagi Fraksi PDIP," kata Gembong dalam diskusi Refleksi 5 Tahun Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan di Ruang Rapat Fraksi PDIP Lantai 8 DPRD, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2022).
Dari hasil evaluasi Fraksi PDIP tersebut, Gembong mengatakan Gubernur Anies belum fokus untuk menyelesaikan masalah Jakarta. Pasalnya hanya lima janji kampanye yang terealisasikan dari sekian banyak janjinya.
"Misalnya contoh program normalisasi sungai, pembangunan ITF, pembangunan LRT, itu kan 0 [persen] semua," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Pemerintah mencoret CV, firma, dan PT umum dari penerima PPh Final UMKM 0,5% untuk menutup celah penghindaran pajak.
CKG 2026 mendeteksi 1 juta kasus hipertensi baru dan 188 ribu diabetes baru. Kemenkes mengimbau masyarakat rutin cek kesehatan setiap tahun.
BGN menyiapkan 1.700 SPPG di wilayah dengan stunting tinggi. Program MBG diprioritaskan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Penumpang pesawat internasional Asia-Pasifik turun 1,1 persen pada Juni 2026. Kenaikan harga avtur memicu tarif tiket lebih mahal dan penyesuaian kapasitas.
Realisasi Dana Keistimewaan Bantul mencapai Rp23 miliar atau 69,9 persen. BPKPAD optimistis target 80 persen terpenuhi sebelum penyaluran tahap III.
Sri Sultan HB X menegaskan AI di industri asuransi harus menjaga martabat manusia. OJK menyebut AI hanya menjadi alat bantu profesional.