Advertisement
SBY Curiga Pemilu 2024 Bisa Tidak Jujur, PDIP Minta Jokowi Jangan Disenggol
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil.
Hasto mengatakan pernyataan SBY tersebut seakan menyebar fitnah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, informasi yang diterima presiden keenam Indonesia tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.
Advertisement
“Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).
Dia menuduh balik SBY. Selama pemerintahan SBY, jelasnya, malah terjadi banyak kecurangan pelaksanaan Pemilu. Hasto mencontohkan Pemilu 2009, yang menurutnya saat itu banyak kecurangan penetapan daftar pemilihan tetap (DPT).
Selain itu, dia mengatakan perekrutan dua mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat juga menjadi tanda adanya kecurangan Pemilu.
“Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto.
Dia masih menyebutkan beberapa klaim kecurangan Pemilu pada masa SBY, seperti data pemusnahan hasil pemilu, pembentukan tim senyap, dan lain-lain.
Hasto mengatakan seharusnya SBY lebih bijak dalam berkomentar. Dia menegaskan pemerintahan Jokowi tak pernah ada niatan berbuat jahat dalam Pemilu.
Saat menyampaikan arahan kepada kadernya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat, Kamis (15/9/2022), SBY mengatakan ada indikasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan diatur untuk dua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
Bahkan, menurutnya, Demokrat akan dihadang agar tak mencalonkan capres-cawapres karena berada di luar pemerintahan.
“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?” ujar SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Lowongan 1,2 Juta Formasi PPPK Diperebutkan 4 Juta Orang
- Profil Ketua MPR 2024-2029, Ahmad Muzani: Mantan Wartawan yang jadi Loyalis Prabowo
- 30 Anggota Polisi Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait dengan Pembubaran Diskusi di Kemang Jaksel
- Tanggapan Jokowi Soal Rencana Pertemuan Megawati dengan Prabowo
- Gempa Bumi M4,5 Mengguncang Sukabumi Berpusat di Darat
Advertisement
FKY 2024, Usung Tema Benda-Umpak Buka, Ajak Warga Jelajahi Situs Bersejarah
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kejagung Sita Uang Rp372 Miliar Terkait Kasus Korupsi Duta Palma Grup
- Hardjuno Dukung Seruan KPK agar Anggota DPR Baru Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
- Rezim Zionis Resmi Larang Sekjen PBB Antonio Guterres Masuk Israel
- Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak
- Indonesia dan Perusahaan China Jalin Kerja Sama Hilirasi Tembaga untuk Pasokan Baterai Kendaraan
- Presiden Iran: Kami Ingin Damai, Tapi Israel Memaksa Kami Melakukan Serangan
- Perang Israel Vs Hizbullah, Rumah Sakit di Lebanon Kewalahan dengan Lonjakan Pasien
Advertisement
Advertisement