Advertisement
SBY Curiga Pemilu 2024 Bisa Tidak Jujur, PDIP Minta Jokowi Jangan Disenggol

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan adil.
Hasto mengatakan pernyataan SBY tersebut seakan menyebar fitnah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, informasi yang diterima presiden keenam Indonesia tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan.
Advertisement
“Kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY, sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi,” jelas Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/9/2022).
Dia menuduh balik SBY. Selama pemerintahan SBY, jelasnya, malah terjadi banyak kecurangan pelaksanaan Pemilu. Hasto mencontohkan Pemilu 2009, yang menurutnya saat itu banyak kecurangan penetapan daftar pemilihan tetap (DPT).
Selain itu, dia mengatakan perekrutan dua mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati sebagai kader Partai Demokrat juga menjadi tanda adanya kecurangan Pemilu.
“Jaman Pak SBY manipulasi DPT bersifat masif. Salah satu buktinya ada di Pacitan. Selain itu Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, yang seharusnya menjadi wasit dalam Pemilu, ternyata kemudian direkrut menjadi pengurus teras Partai Demokrat,” ujar Hasto.
Dia masih menyebutkan beberapa klaim kecurangan Pemilu pada masa SBY, seperti data pemusnahan hasil pemilu, pembentukan tim senyap, dan lain-lain.
Hasto mengatakan seharusnya SBY lebih bijak dalam berkomentar. Dia menegaskan pemerintahan Jokowi tak pernah ada niatan berbuat jahat dalam Pemilu.
Saat menyampaikan arahan kepada kadernya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Demokrat, Kamis (15/9/2022), SBY mengatakan ada indikasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 akan diatur untuk dua pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres).
Bahkan, menurutnya, Demokrat akan dihadang agar tak mencalonkan capres-cawapres karena berada di luar pemerintahan.
“Konon akan diatur dalam pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan?” ujar SBY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Kembali Bangun Permukiman Ilegal di Tepi Barat, Sebanayk 2.339 Unit
- Polisi Tangkap Sejumlah Orang Mengaku Wartawan yang Memeras Warga
- Kemenag Imbau Masyarakat Cek Arah Kiblat Secara Mandiri pada 15-16 Juli 2025
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
Advertisement

Nelayan Sadeng Gunungkidul Impor Es untuk Pembekuan Ikan dari Pacitan Jawa Timur
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Satgas Pangan Polri Tindaklanjuti Laporan Dugaan 212 Produsen Beras Nakal, Empat Orang Diperiksa
- Pentagon Akui Rudal Iran Menghantam Pangkalan Udara Al Udeid milik AS di Qatar
- Wacana Pemberangkatan Jemaah Haji Menggunakan Kapal Laut Ditolak BP Haji
- Penerima Bansos Bermain Judol, Cak Imin Tegaskan Akan Ada Sanksi Tegas
- Kecelakaan KMP Tunu Pratama, Nelayan Temukan Satu Jenazah Diduga Penumpang
- Selama 2024 LPSK Menerima 10.217 Pemohon Saksi dan Korban Pidana
- Tim SAR Temukan Bangkai Kapal Tunu dalam Posisi Terbalik di Dasar Laut Selat Bali
Advertisement
Advertisement