Advertisement
Demokrat Curigai Operasi Politik di Balik Wacana Jokowi 3 Periode
Presiden Joko Widodo - Antara/Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA —Partai Demokrat mencurigai operasi politik di balik wacana Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia selama tiga periode. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding wacana tiga periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja terus dihidupkan oleh elite politik dalam pemerintahan.
"Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elite-elite di lingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan," ungkap Kamhar dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2022).
Advertisement
Menurut Kamhar, mulanya wacana Jokowi tiga periode bermula dari orang-orang dekat Jokowi. Apalagi, lanjutnya, wacana tersebut makin ditegaskan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang notabenenya seorang menteri.
Untungnya, jelas Kamhar, banyak elemen masyarakat yang menolak wacana tiga periode tersebut.
Dia merujuk survei SMRC pada Juli lalu yang menunjukkan 73% responden menyatakan penolakan perubahan masa jabatan presiden dan hanya 5 persen yang ingin presiden lebih dari dua periode.
"Jadi sebaiknya kelompok relawan membuang jauh-jauh keinginan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Tak hanya bertentangan dengan aspirasi rakyat, ini juga bentuk nyata pengkhianatan amanat reformasi," lanjutnya.
Dia juga berharap Jokowi merespons secara tegas wacana tersebut. Menurutnya, keliru jika presiden membiarkan wacana tiga periode terus bergulir atas nama demokrasi sebab tak sesuai dengan semangat reformasi 1998.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan tak akan melarang wacana tiga periode sebab merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Menurutnya, wacana tersebut tak berbeda dengan wacana presiden mundur atau diganti.
Pernyataan terlontar setelah para sukarelawannya mengklaim rakyat masih ingin Jokowi menjabat jadi presiden.
Dalam hasil pungutan suara dalam forum Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia yang digelar pada Minggu (28/8/2022), Jokowi berada di urutan pertama sebagai calon presiden harapan rakyat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI-Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kemendikdasmen Siapkan Konsep SMK 4 Tahun
Kinerja Pinjol Kian Melambat, Terjadi Peningkatan Kredit Macet
Bahlil Utak-atik Aturan LPG 3 Kilogram, Akan Dijadikan Satu Harga
Advertisement
Presiden Prabowo Bahas Isu Strategis Indonesia-Belgia dengan Raja Philippe
Penggunaan Kereta Api Jadi Sarana Kurangi Operasional Truk ODOL
Polisi Tembak Narapidana Saat Melarikan Diri
Gempa Magnitudo 5,2 Guncang Poso
Advertisement
Mentan: Kerugian Akibat Beras Oplosan Capai Rp99 Triliun dalam Setahun
Bulog Salurkan 158 Ribu Ton Beras SPHP
Tom Lembong Akui Mendapatkan Perlakuan Manusiawi di Tahanan Kejaksaan
Advertisement
Kemenaker Segera Panggil Duta Palma Terkait Penahanan Ijazah
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement
