Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda dan Petinggi di Mabes yang Terlibat Judi Online, Pungli dan Narkoba

Harianjogja.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengancam mencopot kapolres, kapolda dan petinggi di mabes Polri yang terlibat dalam judi online, narkoba, pungli.

Kapolri menegaskan itu saat menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran Polri melalui video conference untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap isntitusi Polri.

Sigit memerintahkan jajarannya memberantas habis segala bentuk aktivitas ilegal seperti judi online, pungli, narkotika, penyelewengan BBM, LPG dan persoalan yang jadi keluhan masyarakat.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

“Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta  untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti,” ujar Listyo dikutip dari akun Instagramnya @listyosigitprabowo Sabtu (20/8/2022).

BACA JUGA: Guru Pemaksa Siswa Berjilbab Dijatuhi Sanksi Ringan, Ombudsman Beri Catatan

Jenderal bintang empat tersebut mengatakan pasca kasus penembakan Brigadir Yosua alias Brigadir J, kepercayaan masyarakat terhadap Polri anjlok ke angka 28 persen. Namun, saat Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka, angka naik menjadi 78 persen.

Oleh karena itu, Sigit meminta agar jajaran mempertahankan, bahkan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Dia juga menegaskan agar kasus Ferdy Sambo tak ada lagi yang ditutupi dan dibuka ke publik sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan itu Kapolri menegaskan, jika personel polisi kedapatan ikut serta membeking perjudian online, pungli, narkoba, illegal mining, maka dia mencopotnya.

Menurutnya, nama baik institusi Polri sedang dipertaruhkan. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh personel Polri menjaga institusi Polri daripada keuntungan pribadi.

Berikut enam permasalahan di tengah masyarakat yang diperintahkan Kapolri harus diberantas.

Perjudian

Kapolri meminta agar segala bentuk aktivitas perjudian, baik itu daring atau luring, harus ditindak. Dia bahkan mengancam petinggi Polri yang ketahuan membeking aktivitas perjudian akan dicopot.

“Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda, saya copot,” tegas Listyo.

Narkoba

Secara spesifik, Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk memperhatikan masalah narkoba. Dia mengingatkan agar para personel tak main-main dengan masalah narkoba.

Dia tak akan segan melengserkan siapa saja personel yang kedapatan terlibat atau menggunakan narkoba.

”Jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan dan main-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar, atau pengguna. Ketahuan, saya copot,” jelasnya.

Penambangan ilegal

Kapolri menegaskan wilayah hutan lindung harus dijaga. Dia tak ingin ada lagi kasus penambangan ilegal dan penyelundupan.

“Illegal mining [penambangan ilegal], apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi penyelundupan,” tegas Kapolri.

Penyalagunaan BBM

Menurut Kapolri, pemerintah saat ini sedang terbebani masalah BBM. Oleh karenanya, dia meminta jajarannya untuk segera memindak segala bentuk penyalagunaan BBM.

Tak hanya BBM, dia juga tak ingin ada lagi penyalagunaan LPG.

“Demikian juga penyalagunaan BBM. LPG apa lagi, yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan,” ujar Listyo.

Pungli

Kapolri juga sadar, institusi yang dipimpinannya masih banyak pungutan liar (pungli) di tengah masyarakat. Dia menegaskan tak akan segan menindak personelnya yang kedapatan pungli.

Menurutnya, nama baik institusi Polri banyak dipertaruhkan hanya karena masalah seperti itu.

“Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana,” ungkapnya.

Pemenuhan hak sipil

Tak lupa, Kapolro mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ulang tahun Polri pada awal Juli lalu. Dia meminta jajarannya mengawal perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Tak hanya itu, Polri juga harus ikut ambil peran dalam menjamin pemenuhan hak sipil hingga jalannya demokrasi di negeri ini.

“Terkait dengan perlindungan hukum, sosial politik, ekonomi untuk rakyat, pemenuhan hak sipil, praktik demokrasi, hak politik perempuan, kelompok marjinal, harus terus dijamin,” jelas Sigit.