Advertisement
Kapolri Ancam Copot Kapolres, Kapolda dan Petinggi di Mabes yang Terlibat Judi Online, Pungli dan Narkoba
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengancam mencopot kapolres, kapolda dan petinggi di mabes Polri yang terlibat dalam judi online, narkoba, pungli.
Kapolri menegaskan itu saat menyampaikan arahan kepada seluruh jajaran Polri melalui video conference untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap isntitusi Polri.
Advertisement
Sigit memerintahkan jajarannya memberantas habis segala bentuk aktivitas ilegal seperti judi online, pungli, narkotika, penyelewengan BBM, LPG dan persoalan yang jadi keluhan masyarakat.
“Terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti,” ujar Listyo dikutip dari akun Instagramnya @listyosigitprabowo Sabtu (20/8/2022).
BACA JUGA: Guru Pemaksa Siswa Berjilbab Dijatuhi Sanksi Ringan, Ombudsman Beri Catatan
Jenderal bintang empat tersebut mengatakan pasca kasus penembakan Brigadir Yosua alias Brigadir J, kepercayaan masyarakat terhadap Polri anjlok ke angka 28 persen. Namun, saat Ferdy Sambo ditetapkan menjadi tersangka, angka naik menjadi 78 persen.
Oleh karena itu, Sigit meminta agar jajaran mempertahankan, bahkan menaikkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Dia juga menegaskan agar kasus Ferdy Sambo tak ada lagi yang ditutupi dan dibuka ke publik sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Pada kesempatan itu Kapolri menegaskan, jika personel polisi kedapatan ikut serta membeking perjudian online, pungli, narkoba, illegal mining, maka dia mencopotnya.
Menurutnya, nama baik institusi Polri sedang dipertaruhkan. Oleh sebab itu, dia meminta seluruh personel Polri menjaga institusi Polri daripada keuntungan pribadi.
Berikut enam permasalahan di tengah masyarakat yang diperintahkan Kapolri harus diberantas.
Perjudian
Kapolri meminta agar segala bentuk aktivitas perjudian, baik itu daring atau luring, harus ditindak. Dia bahkan mengancam petinggi Polri yang ketahuan membeking aktivitas perjudian akan dicopot.
“Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu kapolres, apakah itu direktur, apakah itu kapolda, saya copot,” tegas Listyo.
Narkoba
Secara spesifik, Kapolri juga menginstruksikan jajarannya untuk memperhatikan masalah narkoba. Dia mengingatkan agar para personel tak main-main dengan masalah narkoba.
Dia tak akan segan melengserkan siapa saja personel yang kedapatan terlibat atau menggunakan narkoba.
”Jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan dan main-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar, atau pengguna. Ketahuan, saya copot,” jelasnya.
Penambangan ilegal
Kapolri menegaskan wilayah hutan lindung harus dijaga. Dia tak ingin ada lagi kasus penambangan ilegal dan penyelundupan.
“Illegal mining [penambangan ilegal], apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi penyelundupan,” tegas Kapolri.
Penyalagunaan BBM
Menurut Kapolri, pemerintah saat ini sedang terbebani masalah BBM. Oleh karenanya, dia meminta jajarannya untuk segera memindak segala bentuk penyalagunaan BBM.
Tak hanya BBM, dia juga tak ingin ada lagi penyalagunaan LPG.
“Demikian juga penyalagunaan BBM. LPG apa lagi, yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan,” ujar Listyo.
Pungli
Kapolri juga sadar, institusi yang dipimpinannya masih banyak pungutan liar (pungli) di tengah masyarakat. Dia menegaskan tak akan segan menindak personelnya yang kedapatan pungli.
Menurutnya, nama baik institusi Polri banyak dipertaruhkan hanya karena masalah seperti itu.
“Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana,” ungkapnya.
Pemenuhan hak sipil
Tak lupa, Kapolro mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ulang tahun Polri pada awal Juli lalu. Dia meminta jajarannya mengawal perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Tak hanya itu, Polri juga harus ikut ambil peran dalam menjamin pemenuhan hak sipil hingga jalannya demokrasi di negeri ini.
“Terkait dengan perlindungan hukum, sosial politik, ekonomi untuk rakyat, pemenuhan hak sipil, praktik demokrasi, hak politik perempuan, kelompok marjinal, harus terus dijamin,” jelas Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Dapat Bantuan Dana Rp14 Miliar, Ini Ruas Jalan yang Akan Diperbaiki Pemkab Gunungkidul
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mendes Nilai Perubahan Iklim Dapat Diatasi Melalui Kemitraan dengan Desa
- Setelah Lima Hari, 2 Wisatawan yang Berenang di Zona Hahaya Pangandaran Ditemukan Tewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Menteri AHY Diminta Presiden Rampungkan Ribuan Hektare Lahan Bermasalah di IKN
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 4 Pelaku Penganiayaan Siswa SMPN 55 Barombong Masih di Bawah Umur
- DKPP Gelar Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Etik Ketua dan Anggota KPU RI
Advertisement
Advertisement