Jokowi Akui Biaya Bangun IKN 20 Persen Pakai Duit APBN

Wibi Pangestu Pratama

Selasa, 16 Agustus 2022 - 20:27 WIB

Bhekti Suryani

Jokowi Akui Biaya Bangun IKN 20 Persen Pakai Duit APBN

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).ANTARA FOTO - Galih Pradipta

Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. 20 persen kebutuhan biaya pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan akan berasal dari kas negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam pidato pengantar Rancangan APBN (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya. Jokowi berpidato di hadapan para anggota dewan dan sejumlah pejabat negara, Selasa (16/8/2022) di ruang sidang paripurna DPR, Jakarta.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Namun, Jokowi menyebut bahwa proporsinya hanya 20 persen dari kebutuhan dana pembangunan ibu kota baru.

"Kawasan Inti Pusat Pemerintah di IKN memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," ujar Jokowi pada Selasa (16/8/2022).

Perkiraan anggaran untuk membangun IKN hingga tuntas dapat mencapai Rp486 triliun. Jika alokasi APBN dalam pembangunan IKN mencapai 20 persen, maka pengeluaran untuk proyek tersebut dapat mencapai sekitar Rp97 triliun.

Pemerintah menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak akan berada di satu kantong, melainkan tersebar ke kementerian-kementerian terkait sesuai tugasnya dalam rangka pembangunan IKN. Misalnya, Kementerian PUPR yang mengantongi anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan di sana.

Adapun, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun pada RAPBN 2023. Jika dirincikan, belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp2.230,0 triliun.

Di samping belanja K/L yang ditetapkan sebesar Rp993,2 triliun, pemerintah mengalokasikan belanja non-K/L sebesar Rp1.236,9 triliun Selain itu, transfer ke daerah pada 2023 ditetapkan sebesar Rp811,7 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang mencapai Rp799,1 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com