Advertisement
Jokowi Akui Biaya Bangun IKN 20 Persen Pakai Duit APBN
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pengantar RUU APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangannya pada rapat Paripurna DPR pembukaan masa persidangan I DPR tahun sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).ANTARA FOTO - Galih Pradipta
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dalam pembangunan ibu kota negara (IKN) baru. 20 persen kebutuhan biaya pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan akan berasal dari kas negara.
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi dalam pidato pengantar Rancangan APBN (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangannya. Jokowi berpidato di hadapan para anggota dewan dan sejumlah pejabat negara, Selasa (16/8/2022) di ruang sidang paripurna DPR, Jakarta.
Advertisement
Dia menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap menggunakan APBN dalam pembangunan IKN. Namun, Jokowi menyebut bahwa proporsinya hanya 20 persen dari kebutuhan dana pembangunan ibu kota baru.
"Kawasan Inti Pusat Pemerintah di IKN memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80 persen investasi swasta diundang untuk berpartisipasi," ujar Jokowi pada Selasa (16/8/2022).
Perkiraan anggaran untuk membangun IKN hingga tuntas dapat mencapai Rp486 triliun. Jika alokasi APBN dalam pembangunan IKN mencapai 20 persen, maka pengeluaran untuk proyek tersebut dapat mencapai sekitar Rp97 triliun.
Pemerintah menjelaskan bahwa anggaran pembangunan IKN tidak akan berada di satu kantong, melainkan tersebar ke kementerian-kementerian terkait sesuai tugasnya dalam rangka pembangunan IKN. Misalnya, Kementerian PUPR yang mengantongi anggaran Rp46 triliun untuk pembangunan di sana.
BACA JUGA: DPR Minta Jokowi Naikkan Harga BBM hingga Dua Kali Tahun Ini
Adapun, pemerintah menetapkan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun pada RAPBN 2023. Jika dirincikan, belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp2.230,0 triliun.
Di samping belanja K/L yang ditetapkan sebesar Rp993,2 triliun, pemerintah mengalokasikan belanja non-K/L sebesar Rp1.236,9 triliun Selain itu, transfer ke daerah pada 2023 ditetapkan sebesar Rp811,7 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang mencapai Rp799,1 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Keracunan Makanan MBG di Bogor, BGN Sebut Akan Bertanggung Jawab
Kisah Dramatis, Tm SAR Gabungan Selamatkan Kucing dari Dalam Sumur
Waspada Penipuan! Jangan Tergiur Penawaran Haji Tanpa Visa Resmi
Advertisement
TNI Selidiki Masuknya Warga Sipil ke Lokasi Peledakan Amunisi TNI AD
Menbud Fadli Zon: Candi Borobudur Simbol Toleransi Umat Beragama
15 Jemaah Calon Haji Dipulangkan dari Emberkasi Solo, Ini Penyebabnya
Advertisement
Menteri Pigai Minta Seluruh Karyawan Kemenham Jadi Pembela HAM
4 Korban Longsor Samarinda Berhasil Ditemukan
Mantan Presiden Duterte Ditahan ICC Justru Terpilih Jadi Wali Kota Davao
Potensi Transaksi Narkoba di Indonesia Capai Rp524 Triliun Per Tahun
Advertisement
Korban Ledakan Amunisi TNI AD di Garut: 9 Jenazah Sudah Teridentifikasi
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Polda Jawa Barat Merilis 11 Nama Korban Ledakan Amunisi di Garut, Dua di Antaranya Anggota TNI
- Ribuan Orang Ditangkap Petugas Polda Jatim dalam Kasus Premanisme dan Kriminalitas Jalanan
- Ledakan di Pantai Garut, TNI Buka Suara dan Benarkan 13 Orang Meninggal Dunia
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Polisi Tetapkan 5 Mahasiswa Sebagai Tersangka Perusakan saat Unjuk Rasa di Gedung DPR
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
Advertisement
Advertisement
