Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Ditarget 5,3 persen
Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat Paksian dari Bangka Belitung menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya saat menghadriri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2022, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2022). - Antara/Setpres/Agus Suparto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen pada 2023.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pidatonya terkait RUU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta nota keuangan, Selasa (16/8/2022). Dia memprediksi ertumbuhan ekonomi Tanah Air akan tetap kuat pada tahun depan di tengah ketidakpastian risiko global.
Advertisement
BACA JUGA: Waduh...Kualitas Air di DIY Tak Sesuai Standar, Paling Parah di Kota Jogja
“Pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3 persen. Kita akan berupaya maksimal dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional,” katanya.
Sejalan dengan itu, Jokowi menyampaikan tingkat inflasi akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen pada tahun depan. Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun 2023, pemerintah memandang bahwa tensi geopolitik yang tinggi pada 2022 diperkirakan masih akan memicu risiko pada laju pertumbuhan ekonomi global pada 2023.
Selain itu, tingginya tingkat inflasi yang berkepanjangan dan diiringi dengan pengetatan kebijakan moneter juga masih berpotensi menciptakan stagflasi perekonomian dunia.
Bayang-bayang dari krisis pangan dan energi juga diperkirakan masih menjadi salah satu tantangan yang perlu terus diwaspadai pada 2023. Namun demikian, dengan fundamental makro ekonomi yang kuat, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terus membaik.
Pemerintah menilai, potensi pertumbuhan yang lebih baik di tengah transformasi ekonomi juga akan dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat," ujar Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI-Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
