Hujan Ekstrem Mengintai 6 Provinsi, BNPB Tetapkan 3 Kecamatan Awas
BNPB mewaspadai hujan ekstrem di enam provinsi hingga 11 November 2026. Sebanyak 3 kecamatan berstatus awas dan 74 siaga.
KPPU resmi meningkatkan status penegakan hukum atas kasus minyak goreng dari tahapan penyelidikan ke tahapan pemberkasan yang kemudian dilanjutkan ke tahapan Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) resmi meningkatkan status penegakan hukum atas kasus minyak goreng (migor) dari tahapan penyelidikan ke pemberkasan.
Dikutip melalui keterangan pers yang diterima, Rabu (20/7/2022), peningkatan status atas kasus tersebut diputuskan dalam Rapat Komisi yang digelar hari ini di Kantor Pusat KPPU, Jakarta.
BACA JUGA: Covid-19 di Sleman Naik Lagi, Warga Makin Banyak Berdatangan ke Isoter
Dengan demikian, kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, yakni Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.
Sekadar informasi, KPPU telah mulai melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sejak 30 Maret 2022 dengan nomor register No. 03-16/DH/KPPU.LID.I/III/2022 tentang Dugaan Pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999 (UU 5/99) terkait Produksi dan Pemasaran Minyak Goreng di Indonesia.
Selanjutnya, untuk melengkapi alat bukti yang ada, KPPU telah memanggil para pihak yang berkaitan dengan dugaan, seperti produsen minyak goreng, asosiasi, pelaku ritel, dan sebagainya.
Adapun, dari proses penyelidikan tersebut, KPPU telah mengantongi minimal dua jenis alat bukti yang ada, sehingga disimpulkan layak untuk diteruskan ke tahapan pemberkasan.
Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPU mencatat bahwa terdapat 27 terlapor dalam perkara tersebut yang diduga melanggar dua pasal dalam UU 5/1999, yakni pasal 5 tentang penetapan harga dan pasal 19 huruf c tentang pembatasan peredaran atau penjualan barang/jasa.
Di proses Pemberkasan, tim Pemberkasan KPPU akan meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan dari tim Investigator dan menyusun Laporan Dugaan Pelanggaran yang akan dibacakan Investigator Penuntutan KPPU dalam Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
BNPB mewaspadai hujan ekstrem di enam provinsi hingga 11 November 2026. Sebanyak 3 kecamatan berstatus awas dan 74 siaga.
Jadwal KRL Jogja-Solo Sabtu 14 November 2026 tersedia 15 perjalanan. Simak jam keberangkatan di 13 stasiun dan tarif Rp8.000.
Dokter mengingatkan orang bertubuh kurus tetap berisiko terkena diabetes tipe 2 akibat faktor keturunan, lingkungan, dan gaya hidup.
Polisi mengungkap 15 WNI direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia. Mereka dijanjikan kontrak setahun, tetapi terikat hingga perang berakhir.
Pemkot Jogja mengerahkan 10.000 peserta untuk kerja bakti massal di 45 kelurahan, menyasar sungai, pedestrian, saluran air, dan fasilitas umum.
Komdigi membuka aduan nomor penipu melalui aduannomor.id. Nomor terbukti melakukan kejahatan digital bisa diblokir dalam 1x24 jam.