Advertisement
Jokowi Mending Revisi Perpres daripada Naikkan Harga BBM Bersubsidi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM daripada sibuk mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ini adalah pilihan yang paling rasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih benar, akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng,” katanya melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (9/8/2022).
Advertisement
Mulyanto menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama di sektor transportasi dan bahan pangan pokok.
Dia juga melihat bahwa saat ini penyaluran BBM bersubsidi hampir sebanyak 60 persen tidak tepat sasaran. Belum lagi adanya dugaan kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga.
“Jadi kalau pembatasan dan pengawasan BBM bersubsidi ini dapat dilakukan dengan baik, maka kita bisa menghemat APBN lebih dari 50 persen. Ini kan bagus," jelasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu meminta Presiden untuk tidak membanding-bandingkan harga BBM di Indonesia dengan di negara maju. Menurutnya, sebagai perbandingan, Indonesia cukup melihat di negeri jiran seperti Brunei dan Malaysia.
Dua negara tersebut menjual BBM jauh lebih murah dibanding Indonesia. Mulyanto mencontohkan harga bensin di Brunei untuk RON 90 sebesar Rp3.800 per liter dan RON 95 Rp6.900 per liter. Di Indonesia, bensin Pertalite atau setara RON 90 dijual dengan harga Rp7.650 per liter.
“Karenanya kalau Pemerintah peka dan memiliki sense of crisis, maka regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini, baik solar maupun pertalite, penting untuk segera ditetapkan. Jangan tertunda-tunda seperti sekarang ini," jelasnya.
Ibarat argometer, lanjut Mulyanto, beban subsidi yang tidak tepat sasaran akan jalan terus kalau revisi Perpres terkait tidak lekas terbit.
“Semakin lama kita menunda pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, maka akan semakin lambat efisiensi anggaran dilakukan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan pada Kamis (7/7/2022) kembali menyinggung tentang harga BBM yang saat ini sedang mengalami lonjakan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberi sinyal tentang kemungkinan adanya kenaikan harga BBM di Indonesia jika beban APBN terlalu berat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Profil Keseharian Harvey Moeis Suami Sandra Dewi yang Terseret Korupsi PT Timah
- Perbaikan Jalur Pantura Demak-Kudus Ditarget Rampung Sebelum April 2024
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- PGI Meminta Agar Kasus Kekerasan di Papua Diusut Tuntas
- Diduga Menganiaya Anggota KKB, 13 Prajurit Ditahan
Advertisement
Mudik Lebaran, Gunungkidul Bakal Dijejali 154.000 Kendaraan
Advertisement
Mengenal Pendopo Agung Kedhaton Ambarrukmo, Kediaman Sultan Hamengku Buwono VII
Advertisement
Berita Populer
- Bidik Perampasan Aset Rafael Alun di Simprug, KPK Ajukan Kasasi
- Bantuan Beras Akan Dilanjutkan hingga Akhir Tahun, Presiden Jokowi: Tapi Saya Enggak Janji
- Mudik Lebaran 2024, Batas Kecepatan Melewati Tol Jogja-Solo 40 Km per Jam
- Gugatan Sengketa Pilpres, Mahfud MD Serukan Kembalian Maruah MK
- Terseret Kasus Pencucian Uang, KPK Cegah Windy Idol ke Luar Negeri
- SBY Mengaku Menitipkan Sesuatu kepada Prabowo Subianto
- Kejagung Tetapkan Harvey Moeis Suami Artis Sandra Dewi Jadi Tersangka Korupsi Timah
Advertisement
Advertisement