Advertisement
Jokowi Mending Revisi Perpres daripada Naikkan Harga BBM Bersubsidi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan revisi Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM daripada sibuk mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Ini adalah pilihan yang paling rasional di tengah daya beli masyarakat yang belum pulih benar, akibat pandemi Covid-19 serta kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng,” katanya melalui pesan singkat kepada wartawan, Sabtu (9/8/2022).
Advertisement
Mulyanto menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sangat sensitif bagi kenaikan inflasi, terutama di sektor transportasi dan bahan pangan pokok.
Dia juga melihat bahwa saat ini penyaluran BBM bersubsidi hampir sebanyak 60 persen tidak tepat sasaran. Belum lagi adanya dugaan kebocoran BBM bersubsidi ke industri dan ekspor ilegal ke negara tetangga.
“Jadi kalau pembatasan dan pengawasan BBM bersubsidi ini dapat dilakukan dengan baik, maka kita bisa menghemat APBN lebih dari 50 persen. Ini kan bagus," jelasnya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR itu meminta Presiden untuk tidak membanding-bandingkan harga BBM di Indonesia dengan di negara maju. Menurutnya, sebagai perbandingan, Indonesia cukup melihat di negeri jiran seperti Brunei dan Malaysia.
Dua negara tersebut menjual BBM jauh lebih murah dibanding Indonesia. Mulyanto mencontohkan harga bensin di Brunei untuk RON 90 sebesar Rp3.800 per liter dan RON 95 Rp6.900 per liter. Di Indonesia, bensin Pertalite atau setara RON 90 dijual dengan harga Rp7.650 per liter.
“Karenanya kalau Pemerintah peka dan memiliki sense of crisis, maka regulasi terkait pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini, baik solar maupun pertalite, penting untuk segera ditetapkan. Jangan tertunda-tunda seperti sekarang ini," jelasnya.
Ibarat argometer, lanjut Mulyanto, beban subsidi yang tidak tepat sasaran akan jalan terus kalau revisi Perpres terkait tidak lekas terbit.
“Semakin lama kita menunda pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, maka akan semakin lambat efisiensi anggaran dilakukan,” ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-29 di Medan pada Kamis (7/7/2022) kembali menyinggung tentang harga BBM yang saat ini sedang mengalami lonjakan.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberi sinyal tentang kemungkinan adanya kenaikan harga BBM di Indonesia jika beban APBN terlalu berat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement