Advertisement
Ingatkan soal Krisis Pangan, Pakar Ekonomi Sarankan Ini ke Pemerintah

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah disarankan untuk segera memperkuat Satgas Pangan untuk mengantisipasi krisis pangan yang saat ini mulai banyak terjadi di sejumlah negara. Secara global perang Rusia-Ukraina, cuaca ekstrem berdampak pada gangguan pasokan hingga kenaikan biaya pertanian.
Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan berdasarkan riset World Economic Forum, saat ini sedang terjadi living cost crisis, atau krisis akibat kenaikan biaya hidup khususnya di negara maju. Tingkat inflasi Indonesia sejauh ini masih berada di level rendah yakni 3,5% yoy, dibanding Eropa dan AS yang berada diatas 8%.
Advertisement
"Ini akan menjadi tantangan ekonomi hingga tahun 2024 mendatang perlu segera diantisipasi sejak dini oleh pemerintah. Salah satu peran pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan pangan adalah Satgas Pangan sebagai pengawas rantai pasok bahan pangan baik impor maupun pangan yang bersumber didalam negeri," katanya dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Senin (27/6/2022).
Pria yang juga Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) ini menilai Satgas Pangan diharapkan tidak hanya membongkar praktik penimbunan, tapi juga melakukan upaya pencegahan seperti menghidupkan peringatan dini di titik distribusi rawan jika terjadi kejanggalan pasokan dan harga. Ia memperkirakan jelang Pemilu 2024 kemungkinan akan muncul potensi impor bahan pangan yang harus diantisipasi secara maksimal.
BACA JUGA: Pria Prambanan Sleman Ini Jadikan Larva Lalat Hitam Jadi Sumber Penghasilan
"Sejauh ini Satgas Pangan memang sudah menangani sejumlah kasus mulai dari minyak goreng repacking, praktik spekulan pangan, tetapi harapan kami Satgas Pangan dapat melakukan pengetatan pengawasan khususnya di titik perbatasan," ujarnya.
Selain akurasi data pangan yang wajib diupdate secara berkala, pengawasan importir pangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena impor pangan sering meningkat menjelang pesta demokrasi Pemilu. Memang beberapa kebutuhan pangan seperti bawang putih, gandum hingga gula masih bergantung pada impor, tetapi prosesnya harus sesuai aturan dan diperketat.
"Selain impor, pengawasan distribusi pupuk tidak kalah penting. Indeks harga pupuk di tingkat internasional naik 188% dibanding 2021. Dampak dari konfik Ukraina-Rusia membuat biaya produksi pupuk naik. Di sisi lain anggaran subsidi pupuk 2022 sebesar Rp25 triliun untuk alokasi sekitar 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton. Ketika anggaran terbatas maka upaya yang bisa dioptimalkan adalah pengawasan distribusi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
- 100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
- Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
- Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
Advertisement
Advertisement