Ingatkan soal Krisis Pangan, Pakar Ekonomi Sarankan Ini ke Pemerintah

Harianjogja.com, JOGJA--Pemerintah disarankan untuk segera memperkuat Satgas Pangan untuk mengantisipasi krisis pangan yang saat ini mulai banyak terjadi di sejumlah negara. Secara global perang Rusia-Ukraina, cuaca ekstrem berdampak pada gangguan pasokan hingga kenaikan biaya pertanian.

Ekonom Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira  menyatakan berdasarkan riset World Economic Forum, saat ini sedang terjadi living cost crisis, atau krisis akibat kenaikan biaya hidup khususnya di negara maju. Tingkat inflasi Indonesia sejauh ini masih berada di level rendah yakni 3,5% yoy, dibanding Eropa dan AS yang berada diatas 8%.

"Ini akan menjadi tantangan ekonomi hingga tahun 2024 mendatang perlu segera diantisipasi sejak dini oleh pemerintah. Salah satu peran pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan pangan adalah Satgas Pangan sebagai pengawas rantai pasok bahan pangan baik impor maupun pangan yang bersumber didalam negeri," katanya dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Senin (27/6/2022).

Pria yang juga Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) ini menilai Satgas Pangan diharapkan tidak hanya membongkar praktik penimbunan, tapi juga melakukan upaya pencegahan seperti menghidupkan peringatan dini di titik distribusi rawan jika terjadi kejanggalan  pasokan dan harga. Ia memperkirakan jelang Pemilu 2024 kemungkinan akan muncul potensi impor bahan pangan yang harus diantisipasi secara maksimal.

 BACA JUGA: Pria Prambanan Sleman Ini Jadikan Larva Lalat Hitam Jadi Sumber Penghasilan

"Sejauh ini Satgas Pangan memang sudah menangani sejumlah kasus mulai dari minyak goreng repacking, praktik spekulan pangan, tetapi harapan kami Satgas Pangan dapat melakukan pengetatan pengawasan khususnya di titik perbatasan," ujarnya.

Selain akurasi data pangan yang wajib diupdate secara berkala, pengawasan importir pangan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Karena impor pangan sering meningkat menjelang pesta demokrasi Pemilu. Memang beberapa kebutuhan pangan seperti bawang putih, gandum hingga gula masih bergantung pada impor, tetapi prosesnya harus sesuai aturan dan diperketat.

"Selain impor, pengawasan distribusi pupuk tidak kalah penting. Indeks harga pupuk di tingkat internasional naik 188% dibanding 2021. Dampak dari konfik Ukraina-Rusia membuat biaya produksi pupuk naik. Di sisi lain anggaran subsidi pupuk 2022 sebesar Rp25 triliun untuk alokasi sekitar 8,87 juta ton hingga 9,55 juta ton. Ketika anggaran terbatas maka upaya yang bisa dioptimalkan adalah pengawasan distribusi," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.