Advertisement
60 Negara Terancam Bangkrut karena Utang, Bagaimana dengan Indonesia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - JIBI/Bisnis.com/Himawan L Nugraha
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Sekitar 60 negara di dunia terancam bangkrut karena utang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan posisi utang pemerintah saat ini masih berada pada level yang aman, terutama dengan penerimaan yang meningkat akibat lonjakan harga komoditas global.
Advertisement
BACA JUGA: Positif Covid-19, Keberangkatan 2 Calon Haji Sleman Tertunda
Rasio utang pemerintah bahkan mengalami penurunan, di mana posisi utang pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar Rp7.040,32 triliun, atau mencapai 39,9 persen dari PDB.
“Dengan penerimaan kuat yang kita nikmati karena commodity boom, rasio utang kita terhadap PDB sebenarnya sekarang turun menjadi 38 persen dari PDB,” katanya dalam acara UI International Conference on G20, yang dikutip Bisnis, Senin (20/6/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, banyak negara di dunia harus meningkatkan utang secara drastis karena tidak memiliki pilihan lain, terutama untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan terhentinya kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, defisit anggaran juga menjadi tidak terhindarkan.
Kondisi ini menyebabkan peningkatan utang, bahkan termasuk negara yang sebelum pandemi Covid-19 telah memiliki rasio utang yang tinggi.
“Beberapa negara sudah [mencatatkan rasio utang] di atas 60 [persen], bahkan ada yang 80 persen, bahkan 100 persen. Jadi mereka sekarang memiliki rasio utang terhadap PDB yang lebih drastis,” katanya.
Lebih lanjut, situasi ini juga menjadi sangat rentan bagi negara berpenghasilan rendah, ditambah lagi dengan situasi peningkatan inflasi global, yang diikuti dengan pengetatan moneter negara maju.
BACA JUGA: Apa Kabar Proyek TPST Transisi Piyungan? Ini Progres dan Target Pembangunannya
Berdasarkan catatan IMF pun, lebih dari 60 negara berada dalam kondisi yang sangat rentan secara finansial.
“Jika dibandingkan dengan banyak negara di dunia, ini [rasio utang Indonesia] masih dalam taraf yang relatif aman,” tutur Sri Mulyani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Hakim Terlibat Suap Vonis Ronald Tannur Minta Dibebaskan
Banjir Rob Rendam Pluit Jakarta Utara Pagi Ini
Advertisement
4,5 Juta Tenaga Kerja di Jateng-DIY Dilindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Prabowo Belum Putuskan Menerima Tidaknya Pengunduran Diri Hasan Nasbi
Kejagung Blokir Aset Hakim Non-aktif Heru Hanindyo Terkait TPPU
Bila Terbukti Melakukan Karhutla, Menko Polkam Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan
Advertisement
Jelang Mayday, Ahmad Luthfi Keluarkan Tiga Program Keberpihakan untuk Buruh
Kronologi Kecelakaan Maut di Tol Cisumdawu yang Menewaskan Tiga Orang
Kasus Kekerasan Dokter PPDS, Kemenkes Pastikan Menyiapkan Sikap Tegas
Advertisement
Di Sekolah Anti Korupsi, Ahmad Luthfi Minta Kades Jadi Problem Solver Masyarakat
Berita Pilihan
- Siswa Suka Tawuran Hingga Tukang Main Mobile Legend di Jawa Barat Bakal Dikirim ke Barak Militer
- Kejagung Blokir Aset Hakim Non-aktif Heru Hanindyo Terkait TPPU
- Kecelakaan Maut di Tol Cisumdawu, Toyota Hiace Hantam Mobil Boks, 3 Tewas dan 4 Korban Lainnya Terluka
- Korupsi Pembayaran Komisi Agen, Mantan Direktur PT Jasindo Divonis 3,5 Tahun Penjara
- Kasus Kekerasan Dokter PPDS, Kemenkes Pastikan Menyiapkan Sikap Tegas
Advertisement
Sekolah Rakyat di Kota Jogja Akan Gunakan Bangunan di Taman Siswa, Ini Alasannya
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Usulan Gencatan Senjata Hamas Selama Lima Tahun Ditolak Israel
- Fakta Baru dalam Sidang Korupsi Eks Wali Kota Semarang dan Suami, Terdakwa Sebut Sekda Ikut Bagi-bagi Proyek
- Vatikan Gelar Pemilihan Paus Baru pada 7 Mei 2025
- Pelunasan Biaya Haji Kembali Diperpanjang hingga 2 Mei 2025
- Donald Trump Ingin Capai Gencatan Senjata Permanen di Ukraina
- Mensos Waspadai Praktik KKN dalam Rekrutmen Sekolah Rakyat
- Buruh Desak Prabowo Sahkan UU Ketenagakerjaan yang Berpihak pada Pekerja
Advertisement
Advertisement
