Terdakwa Banding, Kasus Hukum Korupsi Dana Desa di Gunungkidul Masih Berlanjut

Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Kejaksaan Negeri Gunungkidul memastikan kasus korupsi di Kalurahan Getas, Playen belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, meski hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan hukuman enam tahun penjara. Hal ini dikarenakan terpidana Dwi Hartanto mengajukan banding terkait dengan putusan tersebut.
Kepala Seksi Pidana Khusus, Kejari Gunungkidul, Andy Nugraha Triwantoro mengatakan, kasus korupsi di Kalurahan Getas masih terus berlanjut karena terdakwa mengajukan banding atas vonis majelis hakim pengadilan tipikor. Ia mengakui pada awalnya jaksa penuntut umum tidak akan mengajukan banding, namun dikarenakan ada banding, maka mengikuti proses tersebut.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
“Jadi belum inkrah karena ada banding sehingga proses dilanjutkan ke tahap selanjutnya,” kata Andy, Senin (30/5/2022).
Menurut dia, adanya banding maka proses hukum masih berlanjut hingga muncul putusan yang terbaru. Terkait dengan proses dalam banding, Andy juga tidak bisa memastikan karena hal tersebut menjadi ranah dari pengadilan tipikor.
BACA JUGA: Polisi Periksa 11 Saksi Kasus Pelajar SMP Asal Sleman yang Tewas Dianiaya di Bumijo
“Paling cepat bisa sekitar satu bulan hingga muncul putusan, tapi juga bisa lama lagi,” ungkapnya.
Ditambahkan dia, proses hukum tidak hanya berhenti pada banding karena terdakwa maupun JPU bisa mengajukan Kasasi ke Mahkama Agung. “Tahapan ini diperbolehkan , tapi kami berharap secepatnya ada keputusan hukum yang tetap terkait dengan kasus korupsi di Getas,” katanya.
Disinggung mengenai dampak kasus ini terkait ditundanya pencairan dana desa di Kalurahan Getas, Andy mengakui menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut Kementerian Keuangan. “Kami fokus pada proses hukum yang berjalan,” katanya.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Subiyantoro mengatakan, pasca-dijatuhkannya vonis terhadap terdakwa kasus korupsi di Kalurahan Getas, masih akan melakukan pengkajian terkait dengan kelanjutan penyaluran dana desa di kalurahan tersebut. Pasalnya, dengan adanya kasus korupsi ada sanksi penundaan penyaluran dana desa.
“Kami akan diskusikan dengan bagian hukum, inspektorat dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara [KPPN] Wonosari. Apalagi terdakwa juga mau banding sehingga proses hukum bisa lebih panjang,” kata Subiyantoro, Minggu (22/5/2022).
Menurut dia, jika mengacu pada PMK No.190, maka masih ada peluang Kalurahan Getas mendapatkan kucuran dana desa non BLT di tahun ini. hanya saja, potensi tersebut semakin mengecil karena tenggat waktu hanya sampai 15 Juni mendatang.
“Kalau sampai tenggat waktu yang ditentukan belum bisa mengirimkan surat [penghentian penundaan pencairan yang dibuktikan dengan kekuatan hukum tetap terhadap kasus yang menjerat] ke kementerian, maka kemungkinan cairnya baru tahun depan. Tapi, untuk kepastiannya masih akan kami diskusikan lagi,” katanya.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gerhana Matahari Terjadi Dua Hari Menjelang Idulfitri, Bisa Diamati dari Wilayah Ini
- Bantah Klitih dan Menyebutnya sebagai Kenakalan Remaja, Polres Semarang Viral
- Erick Thohir Jalankan Perintah Presiden Ketemu FIFA: Doakan Saya Demi Bangsa & Rakyat Indonesia
- Jadwal Bus DAMRI Jogja-Bandara YIA, Rabu 29 Maret 2023 dan Cara Membeli Tiketnya
- Polsek Muntilan, Magelang Amankan 9 Pelajar yang Hendak Gelar Perang Sarung
Advertisement

Begini Progres Konstruksi dan Pembebasan Lahan Tol Jogja Bawen
Advertisement

Rekomendasi Objek Wisata untuk Wisatawan yang Berpuasa, Anti-Lelah & Anti-Batal
Advertisement
Berita Populer
- Jawa Timur Paling Banyak Diterima SNBP 2023, Total 23.477 Siswa Masuk PTN Tanpa Tes
- Deputi di KPK Irjen Karyoto Jadi Kapolda Metro Jaya Punya Harta Rp7,7 Miliar
- Diperpanjang! Ini Jadwal Cuti Bersama Lebaran 7 Hari
- Guru dan Dosen Tak Dapat Tukin Bakal Terima THR dan Gaji Ke-13
- Kemacaten Kian Parah, Jokowi: Kita Telat Bangun Transportasi Publik
- Bulog akan Impor 500.000 Ton Beras dari 4 Negara
- Resmi! Libur dan Cuti Bersama Lebaran 2023 Mulai 19 hingga 25 April
Advertisement