Advertisement
Survei Indikator: Kepuasan terhadap Jokowi Turun

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei bertajuk 'Evaluasi terhadap kondisi unum keadaan ekonomi nasioanal' secara daring pada Selasa, 17 Mei 2022 yang menyebut kepuasan terhadap Jokowi turun.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi melalui survei tersebut mencatatkan 36,9 persen masyarakat melihat ekonomi nasional pada umumnya dalam keadaan buruk, sedangkan 30,3 persen menilai ekonomi nasional masih dalam keadaan yang baik.
Advertisement
Adapun, 31,4 persen mengatakan keadaan sedang (tidak baik dan tidak buruk).
Masyarakat pun melihat bahwa 29,1 persen keadaan penegakan hukum di Indonesia secara umum dalam keadaan baik, sementara 34,6 persen menyatakan sedang, dan yang melihat dalam keadaan buruk sebanyak 27,8 persen.
“Keadaan ini juga menimbulkan mayoritas, 58,1 persen, merasa cukup/sangat puas dengan kerja Presiden Joko Widodo, disusul 29,1 persen menyebut tidak puas, dan 6,1 persen menyatakan tidak puas sama sekali,” tuturnya, dikutip melalui akun Twitter @indikatorcoid, Selasa (17/5/2022).
Lebih lanjut, kepuasan terhadap kinerja presiden mengalami penurunan dibanding April yang mencatatkan kepuasan mencapai 64,1 persen.
“Hal ini disebabkan, approval Presiden mengalami tekanan ketika inflasi tinggi. Sebaliknya ketika inflasi menurun, kepuasan terhadap Presiden meningkat,” katanya.
Burhanuddin melanjutkan, kinerja presiden umumnya masih dinilai positif di berbagai kelompok, seperti DKI Jakarta yang mencatatkan 70,9 persen, Kalimantan 70,7 persen, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta dengan capaian 67,9 persen, serta Maluku dan Papua yang mencapai 62 persen.
“Kecuali etnis Batak dan Minang, Bugis dan Sunda, di Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi justru belum menilai positif kinerja presiden yaitu basis Prabowo – Sandi, basis Gerindra Pileg 2019 dengan skor 49,7 persen,” tuturnya.
Alasan utama masyarakat puas dengan kinerja presiden adalah 27,7 persen didorong oleh pembangunan infrastruktur, memberi bantuan kepada rakyat kecil sebanyak 12,7 persen, penanggulangan Covid-19 dengan skor 7,9 persen, dan kemampuan pengendalian harga kebutuhan pokok dan penanganan mudik lebaran yaitu 5,4 persen.
Sementara itu, alasan utama masyarakat tidak puas dengan kinerja presiden karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat hingga 28,9 persen, bantuan yang dinilai tidak merata dengan skor 10,7 persen, lapangan kerja yang belum merata yaitu 8,4 persen, dan gagal menangani mafia minyak goreng yaitu 7,4 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
- Aturan dan Petunjuk Teknis Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Advertisement

Jaga Tren Penurunan Angka Kemiskinan, Pemkab Sleman Genjot Program Terpadu
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
- Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
Advertisement
Advertisement