Advertisement
Peduli Lindungi Disebut Langgar HAM, Begini Tanggapan Mahfud Md
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis laporan yang salah satu isinya menyebut aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md pun menanggapinya.
“Kita membuat program Peduli Lindungi justru untuk melindungi rakyat. Nyatanya kita berhasil mengatasi Covid-19 lebih baik dari AS,” katanya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (15/4/2022).
Advertisement
Mahfud menjelaskan bahwa melindungi HAM bukan hanya untuk individual, tetapi juga komunal-sosial. Dalam konteks ini negara harus berperan aktif mengatur.
“Itulah sebabnya kita membuat program Peduli Lindungi yang sangat efektif menurunkan penularan infeksi Covid-19 sampai ke Delta dan Omicron,” jelasnya.
Soal keluhan dari masyarakat, Mahfud menuturkan bahwa pemerintah punya catatan AS lebih banyak dilaporkan oleh Special Procedures Mandate Holders (SPMH). Dalam kurun waktu 2018 sampai 2021 Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat.
Sedangkan AS pada kurun waktu yang sama dilaporkan sebanyak 76 kali. India, tambah Mahfud, juga banya dilaporkan.
“Laporan-laporan itu ya biasa saja dan bagus sebagai bentuk penguatan peran cicil society. Tapi laporan seperti itu belum tentu benar,” ucapnya.
Dalam laporan AS tersebut, disebutkan bahwa Peduli Lindungi memuat data rahasia masyarakat. Pemerintah Indonesia dituduh menyimpan dan memantau data tersebut tanpa izin dan ilegal.
Hal tersebut AS dapat dari laporan beberapa LSM. Tapi mereka merahasiakan siapa lembaga tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Meksiko Serahkan Puluhan Anggota Kartel Narkoba ke AS Sejak 2025
BRIN Kembangkan Sistem Peringatan Dini Banjir dan Erosi
BGN Larang Monopoli Pemasok di SPPG Program MBG
Praperadilan Yaqut Molor, Hakim Beri Kesempatan Terakhir KPK
Advertisement
Ahli di MK: Diskresioner Menteri Terkait Kuota Haji Amanat konstitusi
Praperadilan Yaqut di PN Jaksel Uji Status Tersangka Korupsi
BMKG Prediksi Hujan Ringan Hingga Petir Melanda Mayoritas Kota Besar
Wang Yi Tegaskan Kesetaraan Kedaulatan di Forum HAM PBB
KPK Dalami Dugaan Suap SKP PJK3 di Kemenaker
Advertisement
Insantara Rilis 14 Kandidat Ketum PBNU Jelang Muktamar ke-35 NU 2026
KPK Telusuri Mekanisme DJBC di Kasus Impor Barang KW
OJK Periksa 32 Kasus Pasar Modal, Korporasi hingga Influencer
JPU Tetap Tuntut Kerry Riza 18 Tahun Penjara
Sosok El Mencho, Bos Kartel Narkoba CJNG yang Tewas di Meksiko
Advertisement
Iman Brotoseno Mundur dari Dirut TVRI, Ini Profilnya
Berita Pilihan
- BMKG Catat Gempa Magnitudo 7 di Kalimantan Utara, Pusat di Daratan
- Operasi SAR KLM Nur Ainun Balqis Dihentikan, 2 Korban Masih Hilang
- Kawanan Gajah Liar Rusak Perumahan Karyawan di Siak, Tiga Motor Hancur
- DPR Nilai Penganiayaan Anak oleh Brimob Brutal, Desak Proses Pidana
- BBPOM Bagikan Kiat Pilih Takjil Aman Selama Ramadan
Advertisement
Bantul Dapat Kuota Sampah 700 Ton Seusai Penutupan TPA Piyungan
Advertisement
Nawang Senja Jadi Spot Ngabuburit Favorit di Pantai Glagah
Advertisement
Berita Populer
- Terpidana Mafia Tanah Kas Desa Gunungkidul Segera Dieksekusi
- KPK Buka Peluang Periksa OSO dalam Kasus Jet Pribadi Menag
- BPBD Bantul Minta Warga Siaga Cuaca Ekstrem hingga April
- Badai Salju New York Lumpuhkan Aktivitas, Status Darurat Ditetapkan
- 5 Usaha Sampingan Selama Bulan Ramadan
- Manfaat Semangka untuk Kesehatan, dari Jantung hingga Kulit
- Jadwal Tukar Uang Baru BI Jogja 23-26 Februari 2026 di Empat Masjid
Advertisement
Advertisement
