Pemerintah Beri Sinyal Harga BBM hingga Listrik Naik, Pengamat UGM: Mencederai Tuntutan Mahasiswa

Ni Luh Anggela Jum'at, 15 April 2022 13:07 WIB

Pemerintah Beri Sinyal Harga BBM hingga Listrik Naik, Pengamat UGM: Mencederai Tuntutan Mahasiswa

Pertalite, produk bensin baru dari Pertamina/Antara-M. Agung Rajasa

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberikan sinyal bahwa harga BBM (Pertalite dan Solar), Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg, dan tarif listrik akan naik dalam waktu dekat.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI pada Rabu (13/4/2022), Arifin menyampaikan, hal tersebut dilakukan sebagai upaya jangka menengah dan dan panjang guna menghadapi harga minyak dunia yang kini berada di atas US$100 per barrel.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi mengatakan, jika benar keempat harga komoditi tersebut dinaikkan, keputusan tersebut mencederai tuntutan mahasiswa, dimana salah satunya adalah tuntutan penurunan harga BBM pada unjuk rasa Senin (11/4/2022).

Tak hanya itu, naiknya keempat harga komoditi tersebut kata Fahmy akan menyulut kenaikan inflasi secara signifikan, yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, memperburuk daya beli masyarakat dan menambah beban rakyat.

"Pemerintah akan mendahulukan meringankan beban Pertamina atau meringankan beban rakyat Indonesia? Pemerintah sudah seharusnya lebih memihak wong cilik ketimbang memihak Pertamina. Sungguh sangat ironis, rakyat miskin, yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3 kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, harus ikut menanggung beban kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok," kata Fahmy melalui keterangan tertulis, Jumat (15/4/2022).

Menurutnya, masih banyak upaya yang bisa dilakukan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia, tanpa menaikkan harga Pertalite, Solar, LPG 3 kg dan tarif listrik.

Salah satunya adalah merelokasi dana windfall dari meningkatnya harga batubara dan dana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diberlakukan pada 1 April 2022.

"Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN [Ibu Kota Negara] bisa digunakan lebih dulu untuk menambal subsidi kepada rakyat," tegasnya.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan harga keempat komoditi tersebut, yang mana dapat menurunkan daya beli dan menambah beban rakyat miskin, Fahmy meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menaikkan harga Pertalite, Solar, LPG 3 kg dan tarif listrik sepanjang 2022.

"Selain itu, mohon agar Presiden Joko Widodo menertibkan Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk tidak membuat pernyataan di publik terkait wacana kenaikan harga-harga komoditi strategis, termasuk BBM, gas melon, dan tarif listrik" ujarnya.