Gejolak Harga Jagung dan Industri Besar Rugikan Peternak

Harianjogja.com, SLEMAN—Peternak ayam petelur perlu mendapat jaminan dan perlindungan dari pemerintah dari sisi budi daya dan penjualan. Ketersediaan dan stabilitas harga jagung sebagai bahan pangan bagi ayam petelur juga perlu dipastikan oleh pemerintah.

BACA JUGA: Sekolah di DIY Gelar Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen Mulai Pekan Depan

Hal ini disampaikan Pinsar Petelur Nasional (PPN) dalam Rembuk Nasional Asosiasi Peternak Ayam Petelur dengan tema Revitalisasi Peternakan Rakyat Ayam Petelur untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, di Fakultas Peternakan UGM, Kamis (24/3/2022).

Ketua Presidium PPN, Yudianto Yosgiarso, menjelaskan gelombang kenaikan dan kelangkaan jagung terjadi sejak 2015 lalu hingga sekarang. “Bahkan hari ini jagung sudah merangkak ke arah Rp5.600. Jagung pada 2021 mengalami kenaikan drastis dan kami peternak berpikir kenaikan jagung pasti akibat penyerapan luar biasa,” katanya.

Dia mengasumsikan kenaikan jagung meningkat karena populasinya pun membengkak, baik broiler maupun di layer. Kondisi ini mengakibatkan perkembangan peternakan layer mengalami keterpurukan. Pada Juni 2021, harga telur merosot Rp16.900, bahkan terendah pada September tahun yang sama mencapai Rp13.500.

Di saat yang sama, jagung mengalami kelangkaan dan kenaikan harga, yang pada bulan September tersebut, tercatat mencapai Rp6.200. “Ini jadi sungguh berat karena biaya produksi kami meningkat menjadi 3,5 kali harga pakan. Dengan harga jagung tinggi dan telur jatuh, peternak sungguh rugi,” ungkapnya.

Atas hal tersebut, forum ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya adanya pendataan semua pelaku usaha peternakan termasuk populasinya dari hulu sampai hilir. Hal ini diperlukan agar bisa dipetakan daerah yang surplus dan defisit.

“Sehingga jangan sampai daerah yang sudah surplus terutama di Jawa, diberikan lagi izin untuk mendirikan petennakan dengan skala besar, sehingga penjualan semua tersentral di Jawa. Ini menjadikan persaingan kurang sehat,” katanya.

Kemudian pemerintah perlu memberi prioritas dan mengoordinasi koperasi peternak layer bekerja sama dengan gapoktan di daerah masing-masing untuk menjamin ketersediaan jagung. Ia juga berharap ada larangan telur breeding beredar di pasaran karena selain kualitasnya tidak baik dikonsumsi, kehadirannya juga merusak stabilitas harga.

Peternak ayam petelur dari Magelang, Jawa Tengah, Ruri, mengatakan harga pakan terutama sentrat selalu naik setiap bulan. Hal ini disebabkan tidak adanya patokan harga yang ditentukan oleh pemerintah.

“Mangga ditindaklanjuti supaya kebijakan berpihak ke rakyat kecil,” katanya.

Ia melihat selama ini yang menimbulkan permasalahan telur over produksi yaitu pengusaha besar atau integrator. “Dia sudah produksi pakan, menetaskan DOC, dia juga membudidayakan. Tidak memberi kesempatan kepada rakyat kecil untuk bekerja di negerinya sendiri,” ungkapnya.

BACA JUGA: Klinik Rumah Swadaya, Soluasi Gratis Konsultasi Bangun Rumah di DIY dan Jawa Tengah

Selain meminta perlindungan dari pemerintah, dalam kesempatan ini PPN juga mencanangkan gerakan gemar makan telur. Selama ini, konsumsi telur masyarakat Indonesia dianggap masih rendah, yakni 15 kilogram per kapita per tahun.

Gerakan ini diharapkan mendorong kenaikkan konsumsi telur masyarakat sehingga penyerapan telur dari peternak pun terbantu. Pencanangan gerakan ini penting karena bisa meningkatkan konsumsi per kapita.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.