Pakar Hukum Agraria UGM Ungkap Kejanggalan Pemaketan Bendungan Bener-Tambang Wadas

Lugas Subarkah

Minggu, 13 Februari 2022 - 20:07 WIB

Budi Cahyana

Pakar Hukum Agraria UGM Ungkap Kejanggalan Pemaketan Bendungan Bener-Tambang Wadas

Sejumlah warga Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, mendatangi kantor Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kamis (8/4/2021). - Harianjogja.com/Lugas Subarkah

Harianjogja.com, SLEMAN—Polemik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dianggap muncul karena kerancuan pembangunan Bendungan Bener dan penambangan andesit di Wadas.

Pakar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Rikardo Simarmata, menjelaskan warga Desa Wadas menolak penambangan batu andesit karena mengancam keberadaan mata air di wilayah tersebut. Batu andesit akan digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Bener yang terletak 10 kilometer dari Desa Wadas yang masuk salah satu proyek strategis nasional (PSN).

Penambangan di Wadas ini menurutnya terdapat keanehan karena pembangunan Waduk Bener yang masuk dalam kategori kepentingan umum dipaketkan dengan kegiatan pengambilan batu andesit yang merupakan usaha pertambangan. Semestinya, usaha pertambangan tidak masuk dalam kategori kepentingan umum.

“Pemaketan ini memang bisa membuat kegiatan pengukuran untuk pengadaan tanah di lokasi tambang menjadi legal. Tapi apakah dengan hak pakai yang dimilikinya, Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] berwenang mengambil bebatuan yang terdapat di bawah tanahnya?” katanya, Minggu (13/2).

Strategi pemaketan dan penyatuan ini boleh jadi didesak oleh status sebagai PSN. Umumnya, kalangan birokrat dan penegak hukum mempersepsikan PSN sebagai sesuatu yang tidak boleh ditawar dan harus dijadikan.

“Dengan persepsi seperti itu dapat membuat peraturan perundangan mengenai PSN dan pelaksanaanya bersifat instrumental dan akibatnya melupakan prinsip dan asas-asas yang dikenal dalam hukum pertanahan,” katanya.

Meski demikian ia menilai terlepas dari keabsahan kegiatan pengukuran, penanganan terhadap kelompok masyarakat yang menolaknya tidak boleh menggunakan tindakan represif, terlebih sampai menangkapi warga.

Ia menyayangkan represi yang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana. Penyelesaian dengan upaya lain bisa ditempuh untuk mencegah kelompok yang menolak pembebasan lahan. “Misalnya seperti menghadapi demonstran dengan cara memblokade yang tidak berakhir dengan kekerasan seperti penangkapan,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News