Advertisement
Pakar Hukum Agraria UGM Ungkap Kejanggalan Pemaketan Bendungan Bener-Tambang Wadas

Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Polemik di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo dianggap muncul karena kerancuan pembangunan Bendungan Bener dan penambangan andesit di Wadas.
Pakar Hukum Agraria Fakultas Hukum UGM, Rikardo Simarmata, menjelaskan warga Desa Wadas menolak penambangan batu andesit karena mengancam keberadaan mata air di wilayah tersebut. Batu andesit akan digunakan sebagai material pembangunan Bendungan Bener yang terletak 10 kilometer dari Desa Wadas yang masuk salah satu proyek strategis nasional (PSN).
Advertisement
BACA JUGA: Profil Yayak Yatmaka, Seniman Kelahiran Jogja yang Ditangkap Polisi karena Bela Warga Wadas
Penambangan di Wadas ini menurutnya terdapat keanehan karena pembangunan Waduk Bener yang masuk dalam kategori kepentingan umum dipaketkan dengan kegiatan pengambilan batu andesit yang merupakan usaha pertambangan. Semestinya, usaha pertambangan tidak masuk dalam kategori kepentingan umum.
“Pemaketan ini memang bisa membuat kegiatan pengukuran untuk pengadaan tanah di lokasi tambang menjadi legal. Tapi apakah dengan hak pakai yang dimilikinya, Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat] berwenang mengambil bebatuan yang terdapat di bawah tanahnya?” katanya, Minggu (13/2).
Strategi pemaketan dan penyatuan ini boleh jadi didesak oleh status sebagai PSN. Umumnya, kalangan birokrat dan penegak hukum mempersepsikan PSN sebagai sesuatu yang tidak boleh ditawar dan harus dijadikan.
“Dengan persepsi seperti itu dapat membuat peraturan perundangan mengenai PSN dan pelaksanaanya bersifat instrumental dan akibatnya melupakan prinsip dan asas-asas yang dikenal dalam hukum pertanahan,” katanya.
BACA JUGA: Ini Kaitan Bendungan Bener dengan Jogja
Meski demikian ia menilai terlepas dari keabsahan kegiatan pengukuran, penanganan terhadap kelompok masyarakat yang menolaknya tidak boleh menggunakan tindakan represif, terlebih sampai menangkapi warga.
Ia menyayangkan represi yang tidak sesuai ketentuan hukum acara pidana. Penyelesaian dengan upaya lain bisa ditempuh untuk mencegah kelompok yang menolak pembebasan lahan. “Misalnya seperti menghadapi demonstran dengan cara memblokade yang tidak berakhir dengan kekerasan seperti penangkapan,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement