Advertisement
Komnas HAM Tagih Rencana Ganjar Selesaikan Kasus Wadas
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menemui Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meminta penjelasan rencana penyelesaian kasus tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Puri Gedeh, Semarang Jawa Tengah (Jumat, 11/2/2022), hadir pula salah satu Ketua PBNU Imam Aziz yang juga Staf Khusus Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Wadas.
PROMOTED: Resmikan IKM di Umbulharjo, Dinas Perinkopukm Jogja Berharap IKM Naik Kelas
Menurut Beka, pendekatan berbasis keamanan tidak lagi relevan di era demokratis seperti saat ini, namun harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif serta berbasis sikap dan kebutuhan warga.
“Kami meminta tidak ada lagi aparat yang berkeliaran atau berjaga-jaga di Desa Wadas. Hal ini rentan menimbulkan friksi dan membuat cemas atau menimbulkan ketakutan psikologis bagi warga dan anak-anak. Tarik aparat dan berikan sanksi bagi yang terbukti melakukan kekerasan,” kata Beka, Jumat (11/2/2022).
Selain itu Komnas HAM RI juga meminta kepada Gubernur Ganjar untuk menyiapkan konsep penyelesaian yang berbasis pada kebutuhan warga, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Sebelumnya tokoh NU Imam Aziz yang sebelum pecah kericuhan di Wadas sempat mengunjungi desa tersebut. Menurut Imam Azis, pembangunan yang masih pakai intimidasi dan kekerasan pasti ada aturan hukum yang ditabrak.
Baginya, proyek strategis nasional harus clean dan clear sehingga tidak mengorbankan rakyat. Bahkan Imam Azis menyatakan mendukung warga Wadas mempertahankan tanahnya, sebab hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung beberapa waktu lalu mengharamkan perampasan tanah rakyat oleh negara.
Advertisement
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
_1661140382.jpg?w=246&h=164)
Berita Lainnya
Advertisement
Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung Dukung Anies Jadi Calon Presiden
Advertisement
Rusia vs Ukraina Hari ke 224: Ukraina Terus Buat Kemajuan Lawan Rusia
Dilobi PPP Agar Gabung KIB, Demokrat Masih Mesra dengan NasDem dan PKS
Cek Daftar 5 BLT yang Cair Pekan Ini, Dapat Rp300.000-Rp3 Juta
Apel Khusus Peringatan Hari Bea Cukai Ke-76
Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Harta Pailit
Advertisement
Terlantar Tujuh Bulan di Taiwan, ABK Indonesia Diganti Myanmar
Bertolak ke Malang, Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan
Ferdy Sambo Mengaku Habisi Brigadir J karena Cinta Istri
Advertisement
Giliran Anak dan Istri Lukas Enembe yang Dipanggil KPK
Berita Pilihan
- Masa Berlaku Paspor Jadi 10 Tahun, Begini Teknisnya..
- TGIPF Tragedi Kanjuruhan Diminta Selesaikan Tugas dalam Sebulan
- Surya Paloh Ungkap Alasan NasDem Pilih Anies Baswedan Jadi Capres 2024
- Surya Paloh Nyatakan Jokowi Restui NasDem Usung Anies Capres 2024
- Ibu Mertua Amien Rais Meninggal Dunia, Dimakamkan di Sukoharjo
Advertisement
134 Orang Meninggal Dunia di Bantul Sepanjang Tahun Ini karena Kecelakaan Lalu Lintas
Advertisement
Rasakan Sensasi Makan Nasgor Bercitarasa Tengkleng ala Grage Ramayana Hotel
Advertisement
Berita Populer
- Rumah Layak Huni Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Gumuk Sepiring Kota Magelang
- Pemerintah Mau Bentuk Badan Usaha Milik Otorita IKN, Apa Kegunaannya?
- Sebelum Tragedi Kanjuruhan, Juragan 99 Ungkap Harapannya saat Akuisisi Arema FC
- Sudah Jadi Unicorn Sejak 2021, Startup Xendit Tetap PHK Karyawan
- Pukat UGM Ajak Masyarakat Bersuara Soal RUU Perampasan Aset Negara
- Top 7 News Harianjogja.com Rabu, 5 Oktober 2022
- Jokowi di HUT TNI: Krisis di Depan Mata, Perkokoh Persatuan dan Kesatuan!
Advertisement
Advertisement
