Advertisement
Komnas HAM Tagih Rencana Ganjar Selesaikan Kasus Wadas
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menemui Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meminta penjelasan rencana penyelesaian kasus tambang batu andesit di Desa Wadas, Purworejo.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Puri Gedeh, Semarang Jawa Tengah (Jumat, 11/2/2022), hadir pula salah satu Ketua PBNU Imam Aziz yang juga Staf Khusus Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin.
Advertisement
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi pendekatan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa Wadas.
Menurut Beka, pendekatan berbasis keamanan tidak lagi relevan di era demokratis seperti saat ini, namun harus mengedepankan pendekatan yang humanis dan persuasif serta berbasis sikap dan kebutuhan warga.
“Kami meminta tidak ada lagi aparat yang berkeliaran atau berjaga-jaga di Desa Wadas. Hal ini rentan menimbulkan friksi dan membuat cemas atau menimbulkan ketakutan psikologis bagi warga dan anak-anak. Tarik aparat dan berikan sanksi bagi yang terbukti melakukan kekerasan,” kata Beka, Jumat (11/2/2022).
Selain itu Komnas HAM RI juga meminta kepada Gubernur Ganjar untuk menyiapkan konsep penyelesaian yang berbasis pada kebutuhan warga, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Sebelumnya tokoh NU Imam Aziz yang sebelum pecah kericuhan di Wadas sempat mengunjungi desa tersebut. Menurut Imam Azis, pembangunan yang masih pakai intimidasi dan kekerasan pasti ada aturan hukum yang ditabrak.
Baginya, proyek strategis nasional harus clean dan clear sehingga tidak mengorbankan rakyat. Bahkan Imam Azis menyatakan mendukung warga Wadas mempertahankan tanahnya, sebab hasil Muktamar NU ke-34 di Lampung beberapa waktu lalu mengharamkan perampasan tanah rakyat oleh negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
