Advertisement
Pembatasan Mobilitas Akhir Tahun Diperlukan untuk Cegah Covid-19
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pembatasan mobilitas saat libur akhir tahun diperlukan untuk mencegah kasus Covid-19 meluas kembali. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi.
"Pemantauan mobilitas dan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dilakukan," kata Dr. Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas Rabu.
Advertisement
Dia mengatakan persyaratan yang ketat terkait dengan mobilitas masyarakat harus diberlakukan guna mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
"Terlebih lagi di tengah kemunculan varian Omicron, hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama sebagai antisipasi," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat 3 di seluruh wilayah saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 merupakan langkah yang tepat.
Baca juga: Naik Pesawat saat Nataru, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib PCR
"Kebijakan pembatalan PPKM level 3 sudah sepatutnya dilakukan karena pemerintah tidak ingin melakukan generalisasi situasi pandemi di setiap daerah," katanya.
Kendati demikian, kata dia, pengetatan dan pembatasan mobilitas sangat perlu untuk tetap dilakukan sebagai salah satu upaya mengendalikan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru.
"Bila pengendalian mengendur, dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19 lagi. Terlebih lagi, kebijakan pembatalan dikhawatirkan akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ke daerah asal atau ke tempat wisata. Situasi ini yang harus dikendalikan dan tentu saja harus disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu dia juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 agar capaian terus meningkat dan segera mencapai target kekebalan komunal.
Pemerintah tidak bisa bertindak sendirian dalam percepatan vaksinasi. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak.
"Tokoh masyarakat, politik, budaya dan bisnis perlu menjadi bagian penting dalam upaya percepatan vaksinasi. Karena para tokoh ini juga punya jejaring sosial dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat," katanya.
Percepatan Vaksinasi
Dia menambahkan, selain peran masyarakat, program percepatan vaksinasi juga memerlukan koordinasi antar lembaga yang berwenang.
"Dengan mengintensifkan koordinasi antar lembaga dan pelibatan seluruh pemangku kebijakan maka program percepatan vaksinasi akan berjalan makin optimal," katanya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- KPK Periksa Budi Karya Sumadi Terkait Dugaan Korupsi Proyek Kereta Api
Advertisement
30 Persen Talud Sungai di Jogja Rusak, Perbaikan Capai Rp100 Miliar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Periksa ASN Bea Cukai Terkait Pemindahan Uang Miliaran
- BPOM Selidiki Penjualan Tramadol Bebas di Warung-Warung
- Dinkes Kota Jogja Telusuri Enam Kasus Campak Awal 2026
- Promo Ramadan AC Aqua 1/2 PK, Ini 5 Rekomendasi Terbaiknya
- Kuota Penonton PSIM vs Persijap di Bantul Naik Jadi 7.000 Orang
- Tol Bawen-Ambarawa Dibuka Fungsional Saat Mudik Lebaran
- KPK Periksa Japto Soerjosoemarno Terkait Kasus Rita Widyasari
Advertisement
Advertisement








