Pembatasan Mobilitas Akhir Tahun Diperlukan untuk Cegah Covid-19
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pembatasan mobilitas saat libur akhir tahun diperlukan untuk mencegah kasus Covid-19 meluas kembali. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Dr. Slamet Rosyadi.
"Pemantauan mobilitas dan berbagai kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan harus dilakukan," kata Dr. Slamet di Purwokerto, Kabupaten Banyumas Rabu.
Advertisement
Dia mengatakan persyaratan yang ketat terkait dengan mobilitas masyarakat harus diberlakukan guna mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.
"Terlebih lagi di tengah kemunculan varian Omicron, hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama sebagai antisipasi," katanya.
Dia juga mengatakan bahwa pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tingkat 3 di seluruh wilayah saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 merupakan langkah yang tepat.
Baca juga: Naik Pesawat saat Nataru, Anak di Bawah 12 Tahun Wajib PCR
"Kebijakan pembatalan PPKM level 3 sudah sepatutnya dilakukan karena pemerintah tidak ingin melakukan generalisasi situasi pandemi di setiap daerah," katanya.
Kendati demikian, kata dia, pengetatan dan pembatasan mobilitas sangat perlu untuk tetap dilakukan sebagai salah satu upaya mengendalikan COVID-19 saat libur Natal dan Tahun Baru.
"Bila pengendalian mengendur, dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19 lagi. Terlebih lagi, kebijakan pembatalan dikhawatirkan akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru ke daerah asal atau ke tempat wisata. Situasi ini yang harus dikendalikan dan tentu saja harus disosialisasikan kepada masyarakat," katanya.
Sementara itu dia juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam upaya percepatan vaksinasi COVID-19 agar capaian terus meningkat dan segera mencapai target kekebalan komunal.
Pemerintah tidak bisa bertindak sendirian dalam percepatan vaksinasi. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak.
"Tokoh masyarakat, politik, budaya dan bisnis perlu menjadi bagian penting dalam upaya percepatan vaksinasi. Karena para tokoh ini juga punya jejaring sosial dan pengaruh yang besar terhadap masyarakat," katanya.
Percepatan Vaksinasi
Dia menambahkan, selain peran masyarakat, program percepatan vaksinasi juga memerlukan koordinasi antar lembaga yang berwenang.
"Dengan mengintensifkan koordinasi antar lembaga dan pelibatan seluruh pemangku kebijakan maka program percepatan vaksinasi akan berjalan makin optimal," katanya.*
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Hiswana Migas DIY Dorong Pemilik 4 SPBU yang Ditutup agar Lakukan KSO untuk Kelancaran Distribusi BBM
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Seniman Keluhkan Mahalnya Sewa Panggung Seni, Fadhli Zon Bilang Begini
- Pakar Hukum Sebut Penegak Hukum Harus Kejar hingga Tuntas Pejabat yang Terlibat Judi Online
- Pemerintah Pastikan Penetapan UMP 2025 Molor, Gubernur Diminta Bersabar
- 8 Terduga Teroris Ditangkap, Terkait dengan NII
- Dugaan Suap ke Sahbirin Noor, KPK Periksa Empat Saksi
- Desk Pemberantasan Judi Online Ajukan Pemblokiran 651 Rekening Bank
- Diskop UKM DIY Raih Juara III Kompetisi Sinopadik 2024 di Palangkaraya
Advertisement
Advertisement