Indonesia Akan Tambah 1.000 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Aprianus Doni Tolok

Kamis, 09 Desember 2021 - 09:57 WIB

Budi Cahyana

Indonesia Akan Tambah 1.000 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan) dalam pertemuan dengan Wakil Sekjen PBB untuk Misi Pasukan Perdamaian Jean-Pierre Lacroix (kedua kiri), di sela-sela debat pertama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di markas PBB, New York, Selasa (22/1/2019) waktu setempat. - Istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA—Indonesia menegaskan komitmen penambahan sekitar 1.000 personel dan penguatan kapasitas penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa komitmen ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia guna mendukung penguatan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

“Komitmen memajukan pelatihan dan peningkatan kapasitas para peacekeepers mutlak diperlukan guna mendukung mandat Misi dan memastikan keselamatan mereka,” ujarnya dalam pertemuan virtual 4th UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) dikutip dari laman Setkab, Rabu (8/12/2021).

Secara khusus, Menlu menyampaikan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung peacekeepers yang seringkali bertugas di situasi yang berbahaya.

Untuk itu, dia menekankan dua hal penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas para penjaga perdamaian tersebut.

Pertama, katanya, pelatihan dan peningkatan kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Di masa pandemi seperti saat ini, peacekeepers kita mendapat tugas tambahan. Mereka harus dapat mendukung negara tempat Misi untuk penanganan pandemi. Di sinilah pengetahuan mengenai kesehatan komunitas menjadi hal yang penting,” ujarnya.

Kedua, Menlu menekankan pentingnya investasi seluruh negara bagi kemitraan yang inovatif.

Menurutnya, Triangular Partnership Project (TPP) yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2022 merupakan salah satu wujud sumbangsih Indonesia dalam mendukung inovasi kemitraan.

“Penguatan kemitraan yang inovatif ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas peacekeepers perempuan, khususnya dalam perlindungan warga sipil,” ujar Retno.

Adapun, UNPM merupakan pertemuan internasional terbesar yang membahas berbagai isu Misi Perdamaian PBB.

Pertemuan ini didahului dengan empat pertemuan persiapan dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin pertemuan pendahuluan dengan tema Partnership, Training, and Capacity Building.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis.com