Advertisement
PDIP Sebut Tidak Ada Resuffle di Rabu Pon Keramat, Ini Alasannya
Selasa, 07 Desember 2021 - 22:17 WIB
Sunartono

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - PDI Perjangan (PDIP) memastikan besok Rabu 8 Desember 2021 atau Rabu Pon tidak ada reshuffle kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Politisi PDIP Arteria Dahlan mengatakan bahwa alasan Presiden Joko Widodo tidak akan melakukan reshuffle kabinet karena pemerintah kini tengah sibuk melakukan evakuasi korban bencana letusan erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.
Dia menjelaskan untuk membantu dan evakuasi korban letusan erupsi Gunung Semeru tersebut membutuhkan banyak sumber daya, sehingga tidak dimungkinkan reshuffle dilakukan pada hari Rabu 8 Desember 2021 besok.
"Saya rasa tidak ada ya, karena Pemerintah saat ini sedang sibuk membantu korban bencana erupsi Gunung Semeru di sana," tuturnya di Gedung DPR, Selasa (7/12).
Sayangnya, Arteria tidak menjelaskan lebih rinci mengenai jadwal resuffle kabinet Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin tersebut. Menurut Arteria, resuffle adalah hak dan wewenang dari Presiden Jokowi.
"Menurut saya sih belum ada reshuffle ya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Kuasa Hukum Mbah Tupon Kumpulkan Bukti Sidang Pidana Kasus Dugaan Mafia Tanah
Bantul
| Selasa, 01 Juli 2025, 18:57 WIB
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Wisata
| Senin, 30 Juni 2025, 06:57 WIB
Advertisement
Berita Populer
- Pemerintah Pusat Tulis Ulang Sejarah Nasional Indonesia, Progres Mencapai 80 Persen
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Sumbangan 10.000 Ton Beras dari Indonesia Tidak Bisa Masuk ke Gaza, Menlu Ungkap Penyebabnya
- Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
- Suap ke Mbak Ita Demi Mendapat Proyek, Ketua Gapensi Semarang Dituntut 5 Tahun Penjara
- Kementerian Hukum Tegaskan Pembayaran Royalti Jadi Tanggung Jawab Penyelenggara Acara, Bukan Penyanyi
- Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Advertisement