Pemerintah Anggarkan Pemulihan Ekonomi di 2022 Capai Rp414 Triliun

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah akan melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2022 dengan anggaran sebesar Rp414 triliun. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat menjadi pembicara dalam FGD BIrama Diskusi Ekonomi RI 2022, secara virtual, Rabu (01/12/2022).

“Anggaran penanganan PEN [tahun 2022] sekitar Rp414 triliun yang merupakan tagging atas program existing K/L. Namun, ini akan tetap kita sesuaikan dengan perkembangan penanganan Covid-19,” jelas Suahasil, seperti yang dikutip dari siaran resmi, Rabu (1/12/2021).

Anggaran PEN 2022 ini di antaranya akan meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan pemulihan ekonomi. Pada bidang kesehatan, termasuk di antaranya 3T (testing tracing treatment), perawatan pasien Covid-19, obat-obatan, insentif tenaga kesehatan, vaksinasi dan pengadaan vaksin, insentif perpajakan vaksin dan penanganan kesehatan lainnya.

Pada bidang perlindungan sosial, pemanfaatan anggaran PEN 2022 diperkirakan akan digunakan untuk PKH, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan, serta BLT Desa.

Pada bidang penguatan pemulihan ekonomi, anggaran akan ditujukan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan infrastruktur konektivitas, pariwisata/ekonomi kreatif, ketahanan pangan, ICT, Kawasan industri, dukungan UMKM/Korporasi/BUMN, investasi pemerintah dan insentif perpajakan.

“Jadi ini arah kebijakan fiskal diantaranya adalah] akselerasi penanganan Covid, kita harus mensiapsiagakan sektor kesehatan kita, kita harus siap siagakan rumah sakit kita, vaksinasi kita selesaikan, protokol kesehatan harus kita lanjutkan," imbuhnya. 

Defisit anggaran pada arsitektur APBN 2022 dirancang sebesar 4,85 persen dari PDB sebagai bentuk langkah responsif dan antisipatif serta untuk akselerasi recovery dan reformasi struktural.

Di samping itu, target pembangunan pemerintah pada APBN 2022 adalah angka pengangguran yang akan diturunkan ke 5,5-6,3 persen; tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9 persen; gini rasio 0,376-0,378; dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berkisar 73,41-73,46.

“Kami pemerintah akan terus menjaga perekonomian dan menjalankan APBN, serta mendesain APBN semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat dan pemulihan ekonomi kedepan. APBN -nya perlu sehat, masyarakat perlu sehat, dan perekonomian kita juga harus kita terus sehatkan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia