Ada Penolakan PPKM Level 3 Nataru, Ini Instruksi Jokowi

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk menggencarkan sosialisasi ke masyarakat terkait penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama periode libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru).

Jokowi mengatakan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia saat libur Nataru diterapkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 akibat tingginya mobilitas masyarakat.

Dia tak ingin kasus Covid-19 di Indonesia kembali melonjak seperti yang dialami sejumlah negara, khususnya Eropa.

“Kita sebentar lagi akan masuk ke libur Natal dan Tahun Baru, yang kita tahu pada saat ini kasus Covid-19 di Eropa semuanya naik," kata Jokowi dalam arahannya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (22/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta.

Untuk membatasi mobilitas masyarakat saat libur Nataru, pemerintah bakal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Level 3 di seluruh daerah Indonesia pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Namun, Jokowi mengungkapkan ada sejumlah pihak yang menolak penerapan PPKM Level 3 se-Indonesia selama periode libur Nataru.

"Memang ada beberapa yang menolak pemberlakuan PPKM Level 3 ini karena memang menginginkan situasi menjadi normal kembali," ujarnya.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat terkait penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia selama periode libur Nataru.

"Ini penting sekali sebagai sebuah background dari keputusan yang akan kita ambil," ujar Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengakui penerapan PPKM Level 3 akan berdampak pada sektor pariwisata, khususnya di Bali. Namun, dia mengatakan apabila situasi Covid-19 tidak terkendali, maka dampaknya akan lebih buruk bagi perekonomian dan sektor pariwisata nasional.

"Kita harus ingat bahwa apapun, utamanya ini pariwisata di Bali, memang terdampak paling dalam, tapi juga perlu dijelaskan bahwa apabila situasi tidak terkendali justru akan memukul balik ekonomi dan pariwisata kita. Apalagi, sekali lagi, kita akan menjadi tuan rumah 150 meeting yang ada di G20,” tegas Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini terkendali di level yang rendah.

Dalam sepekan terakhir, kata Jokowi, kasus aktif menurun sebanyak 892 kasus, dari 9.018 kasus di 14 November menjadi 8.126 kasus di 21 November. Sementara itu, penambahan kasus baru rata-rata sebanyak 362 kasus setiap harinya.

Meskipun demikian, dia meminta agar seluruh kementerian dan lembaga memiliki frekuensi yang sama dalam mengendalikan pandemi Covid-19 terutama pada Bulan Desember mendatang.

“Saya minta seluruh kementerian dan lembaga frekuensinya sama dalam menghadapi Bulan Desember 2021 ini. Sekali lagi, memiliki frekuensi yang sama! Jangan terjebak pada ego sektoral, utamakan kerja sama, utamakan koordinasi sehingga kelihatan bahwa kita memiliki frekuensi yang sama,” ujarnya.

Presiden juga mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan pada guliran pelaksanaan rangkaian kegiatan konferensi tingkat tinggi (KTT) G20 yang akan mulai dilaksanakan pada awal Desember di Jakarta dan Bali. Presidensi G20 Indonesia akan berlangsung sejak tanggal 1 Desember 2021.

“Kegiatan kick off untuk Sherpa Meeting di KTT G20 nanti akan dilakukan di Jakarta dan kick off untuk Finance Track di Bali di awal Desember, sehingga dunia akan melihat kita. Oleh sebab itu, kemampuan kita dalam mengendalikan pandemi betul-betul diuji dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan,” ujarnya.

Terkait hal tersebut Presiden Jokowi menekankan pentingnya pendampingan dari Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 untuk menyambut kedatangan delegasi, mulai dari kedatangan di bandara udara, hotel dan lingkungan sekitar, hingga ke tempat penyelenggaraan KTT.

Selain itu, Jokowi memerintahkan para kepala daerah untuk terus menyeimbangkan antara gas dan rem dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi.

“Agar juga disampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyeimbangkan betul-betul gas dan rem sehingga kita bisa mempertahankan momentum (perekonomian) untuk tumbuh positif. Kita tahu di Kuartal II (ekonomi) tumbuh 7,07 persen, di Kuartal III tumbuh 3,51 persen, dan kita harapkan di Kuartal IV ini lebih baik dari kuartal yang ketiga,” kata Presiden.

Jokowi juga meminta kepada Menteri Kesehatan untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

“Saya minta Menteri Kesehatan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi untuk memastikan kesiapan rumah sakit apabila terjadi lonjakan pasien sakit selama akhir Desember dan awal Januari 2022, terutama pemetaan situasi dan terutama di daerah yang berpotensi kasusnya meningkat,” tegasnya.

Terakhir, Jokowi kembali mengingatkan jajarannya untuk dapat memenuhi target cakupan vaksinasi di akhir tahun, yaitu sebesar 70 persen dari jumlah sasaran.

“Saya minta proaktif jemput bola dan juga datangi masyarakat dan saya minta backup dari TNI dan Polri utamanya untuk yang lansia betul-betul dilakukan. Saya melihat (vaksinasi) door to door yang dilakukan oleh BIN juga baik karena ini diambil yang divaksin adalah yang lansia. Kita harapkan terutama untuk pemerintah daerah yang masih rendah vaksinasi agar diberikan bantuan secara khusus,” ungkapnya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia