BUMN Tepis Opsi Pailit Garuda (GIAA), Target Restrukturisasi di 2022

Pesawat Airbus A330-900neo milik Garuda Indonesia di Hanggar 2 GMF AeroAsia, Rabu (27/11/2019) malam. - Bisnis/Rio Sandy Pradana
04 November 2021 09:17 WIB Anitana Widya Puspa News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengharapkan negosiasi yang tengah dijalankan oleh PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) bersama dengan para lessor pesawat mencapai kesepakatan pada kuartal II/2022.

Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan tidak ingin maskapai nasional tersebut bangkrut. Dia pun menekankan pemerintah tidak ingin membuat Garuda Indonesia bangkrut. Pemerintah mencari penyelesaian utang baik di luar proses pengadilan atau melalui proses pengadilan.

Tiko, sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa saat ini manajemen tengah dalam pembicaraan dengan kreditor untuk merestrukturisasi utang dan mengharapkan untuk mencapai kesepakatan pada kuartal II/2022.

"Kami sedang bernegosiasi dengan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda, sehingga preferensi mereka bervariasi," ujarnya melalui siaran Pers, Rabu (3/11/2021).

Pada kesempatan terpisah, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengatakan bahwa saat ini Garuda Indonesia berada di situasi yang pelik. Pasalnya usaha negosiasi ulang dengan para lessor membutuhkan kerja yang ekstra.

"Sejauh ini, langkah terbaik yang didorong adalah penyelamatan melalui negosiasi ulang dengan para lessor. Hal tersebut yang kami lihat sedang diupayakan manajemen Garuda Indonesia saat ini. Hal Itu membutuhkan waktu panjang karena ada puluhan lessor" katanya.

Toto juga mengatakan Garuda Indonesia memang masuk pada situasi terburuk yang pernah dialami. Era yang sama saat Robby Djohan masuk di sekitar awal 2000-an menghadapi Garuda Indonesia yang terpuruk karena salah urus. Dan Situasi saat ini lebih kompleks. Sebab, kata dia, selain ’’warisan’’ salah urus manajemen sebelumnya, Garuda Indonesia menghadapi situasi dampak pandemi Covid-19 yang memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan usaha industri penerbangan dunia.

Menurutnya Garuda Indonesia butuh upaya restrukturisasi yang radikal terkait negosiasi dengan lessor dan kreditur

Sementara itu pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri), Gerry Soedjatman mengatakan mempailitkan bukan jalan keluar dan tidak mudah untuk menggantikan Garuda Indonesia. Hal ini dikarenakan Garuda Indonesia memiliki sarana prasarana yang sangat besar tidak sebanding dengan maskapai yang lain.

"Posisi Garuda Indonesia tidak mudah digantikan dengan maskapai seperti Pelita Air. hal tersebut lantaran Garuda Indonesia memiliki sarana prasarana yang sangat besar termasuk jumlah pesawat dan rute yang dilayani yang tidak sebanding dengan Pelita Air saat ini," katanya.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia