Advertisement
Serikat Buruh Ungkap Alasan Rendahnya Penyaluran MLT Perumahan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan bahwa rendahnya realisasi penyaluran manfaat layanan tambahan (MLT) pembiayaan perumahan bagi pekerja disebabkan karena syarat administratif dari bank penyalur yang tinggi.
“Contoh kasus, ada 100 orang anggota kami yang mengajukan yang lolos hanya tiga. Banyak hambatan, terutama syarat dan ketentuan di perbankan yang tidak bisa dikompromikan,” kata Ristadi saat menghadiri konferensi pers BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).
Advertisement
Di sisi lain, kata Ristadi, sebagian anggotanya yang masih berstatus pekerja kontrak dipastikan tidak dapat memenuhi syarat dari perbankan.
Biasanya, dia menuturkan, pekerja kontrak itu dianggap tidak memiliki kemampuan keuangan jangka panjang untuk melunasi pinjaman dengan jangka waktu hingga 30 tahun, seperti diatur dalam MLT tersebut.
Menurut dia, situasi pekerja kontrak itu bakal menjadi permasalahan yang krusial ihwal peningkatan penyaluran MLT perumahan tersebut. Alasannya, pekerja kontrak yang mayoritas angkatan kerja milenial itu jumlahnya lebih banyak ketimbang pekerja tetap.
“Perlu ada diskusi yang lebih teknis dan panjang agar revisi Permenaker yang baru bisa menjawab persoalan kenapa program MLT ini tidak bisa berjalan optimal,” kata dia.
Berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan, realisasi penyaluran MLT mencapai Rp655,49 miliar dari 2017 hingga 2021. Perinciannya, penyaluran untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebesar Rp646,51 miliar, dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sebesar Rp8,97 miliar.
Adapun, realisasi pembangunan rumah bagi pekerja itu selama 5 tahun terakhir mencapai 2.384 unit. Sementara itu, tercatat 191 pinjaman diajukan untuk merenovasi rumah.
Kemudian, realisasi dana investasi yang dikelola menyentuh Rp514,74 triliun sampai dengan Agustus 2021.
Sampai dengan akhir tahun ini, badan pengelola iuran pekerja itu menargetkan dana investasi dapat mencapai Rp542,41 triliun, atau tumbuh 11,36 persen dari posisi sepanjang 2020 yang sebesar Rp487,06 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Gelombang I Pemberangkatan Jemaah Calon Haji ke Tanah Suci Dijadwalkan 12 Mei 2024
- Diserang Israel, Iran Sebut Fasilitas Nuklir Aman dan Siap Membalas dengan Rudal
- Respons Serangan Israel, Iran Aktifkan Pertahanan Udara dan Tangguhkan Penerbangan Sipil
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- 2 Oknum Pegawai Lion Air Jadi Sindikat Narkoba, Begini Modus Operasinya
Advertisement
Pansus DPRD DIY Mulai Bahas Perubahan Aturan Soal Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Ini Dia 4 Aturan Baru Visa Umrah yang Diterbitkan Arab Saudi
- Cabuli Santri, Pengasuh Pesantren Divonis 15 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar
- Hari Warisan Dunia Tekankan Peran Anak Muda sebagai Pelestari Warisan Budaya Berkelanjutan
- Prabowo Minta Pendukungnya Tidak Melakukan Aksi di Gedung MK
- Google Kembali Pecat Karyawan yang Protes Proyek Kerja Sama dengan Israel
- Kejagung Telusuri Asal Usul Jet Pribadi Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis
- Pembangunan Tol Palembang Betung Ditarget Selesai pada 2024
Advertisement
Advertisement