Advertisement
DPR Belum Terima Surat Presiden soal Pergantian Panglima TNI Hadi Tjahjanto

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) terkait proses pergantian Panglima TNI.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI Komisi I, TB Hasanudin menanggapi akan berakhirnya masa jabatan Panglima TNI Hadi Tjahjanto pada 1 Desember 2021 mendatang. “Biasanya surat masuk itu dibacakan dalam rapat paripurna. Kami belum mendapatkan informasi yang dibacakan oleh Pimpinan DPR. Artinya, Surpres itu berarti belum nyampe ke Ketua DPR atau Pimpinan DPR,” ujar TB Hasanuddin kepada awak media, dikutip Selasa (2/11/2021).
Advertisement
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan ini menjelaskan, kalau sudah ada Surpres tersebut, maka Pimpinan DPR akan mengirimkannya ke Komisi I. Lalu, Komisi I akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap calon yang diusulkan menjadi Panglima TNI.
“Dan hasilnya akan dilaporkan ke pimpinan DPR. Kemudian, Pimpinan DPR nanti akan berkirim surat ke presiden,” ujarnya.
Baca juga: Aplikasi Pembatasan Wisatawan Malioboro Diaktifkan Pekan Ini, Berkunjung Maksimal 2 Jam
Dia memastikan DPR tetap akan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan proses mekanisme pergantian Panglima TNI.
Ketentuan pergantian seorang Panglima TNI diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 13 Ayat 2 disebutkan pergantian Panglima TNI diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR.
“Kalau misalnya Panglima TNI pensiun 1 Desember 2021, berarti pelantikan ya minggu terakhir [minggu keempat Bulan November]. Sekarang baru minggu pertama, masih ada waktu dua minggu. Cukup saya kira,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Penanganan Kemiskinan di Kota Jogja Harus Sentuh Akar Masalah
Advertisement

Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Realisasi APBD 2025 DIY Masih Sesuai Target, di Atas Rerata Nasional
- 108 PNS di Sleman Berijazah SMP, 57 di Antaranya Ikut Kejar Paket C
- KPK: Dugaan Korupsi di Antam Berawal dari Mesin Rusak
- Ini Penyebab Perempuan Hidup Lebih Lama Dibandingkan Pria
- Biro Perjalanan Haji di Jogja Diperiksa Terkait Korupsi Kuota Haji
- 6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
- Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
Advertisement
Advertisement