GMKI Beri 5 Catatan Buruk 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Harianjogja.com, MEDAN - Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) memberi rapor merah terhadap dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meski demikian, GMKI juga memberi apresiasi atas beberapa capaian pemerintah.

Menurut Ketua PP GMKI Jefri Gultom, terdapat lima catatan merah yang jadi perhatian pihaknya. Yakni jumlah penduduk miskin dan pengangguran yang meningkat, pemberantasan korupsi yang memburuk, penegakan hukum yang tebang pilih, pendidikan yang tidak merata serta indeks demokrasi yang menurun.

"Ada beberapa catatan kritis di bidang pemberantasan korupsi, penegakan hukum, peningkatan kualitas pendidikan, dan demokrasi," ujar Jefri, Rabu (20/10/2021).

Jefri mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid 19. Hal itu juga tercermin dari antusias masyarakat yang tinggi mengikuti program vaksinasi.

Pemerintah juga dinilai bisa mengendalikan perekonomian sehingga dapat tumbuh hingga 7,07 persen pada Kuartal II tahun 2021. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Jefri, jumlah penduduk miskin dan pengangguran justru meningkat. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan kurun Maret 2020-Maret 2021 bertambah jadi 1,12 juta orang. Angka pengangguran juga meningkat jadi 1,82 juta orang.

"Paket kebijakan pemulihan ekonomi nasional tidak tepat sasaran serta implementasinya mengalami masalah dan berpotensi merugikan keuangan negara," kata Jefri.

Jefri juga menyoroti program Kartu Prakerja yang penerapannya dianggap bermasalah. Termasuk pengesahan Undang-undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh dan hanya mementingkan investor asing.

Di sisi lain, praktik korupsi juga belum memperlihatkan kemunduran. Hingga 2020, setidaknya ada 1.298 terdakwa kasus korupsi yang membuat rugi negara hingga Rp56,7 Triliun.

Apalagi di antara para koruptor itu terdapat dua menteri era Presiden Jokowi, yakni eks Menteri Sosial Juliari Batubara dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Alih-alih memperkuat institusi pemberantas korupsi, sebanyak 57 petugas KPK yang dikenal tangguh membongkar kasus justru digembosi dengan dalih Tes Wawasan Kebangsaan.

"Belum ada keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi," tutur Jefri.

Untuk sektor penegakan hukum, lanjut Jefri, juga tak luput dari kemunduran. Kurun dua tahun terakhir, sistem penegakan hukum juga dinilai cacat karena masih tebang pilih. Seperti kasus yang menjerat buron korupsi kelas kakap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki. Tak hanya itu, kasus ini juga menyeret sejumlah perwira di jajaran Kepolisian.

"Penindakan para penyalahgunaan jabatan tidak mengalami efek jera sehingga terus berulang, reformasi penegakan hukum tidak berjalan dengan baik," kata Jefri.

Jefri menambahkan, tata kelola pendidikan di negeri ini juga belum menunjukkan perbaikan. Ditambah masa pandemi yang mengharuskan belajar online, dunia pendidikan kian memberi diskriminasi terhadap banyak pelajar.

Begitupun dengan iklim demokrasi dua tahun terakhir. Indeks Demokrasi Indonesia dinilai menurun oleh The Economist Intelligence Unit.

Penurunan terlihat dari maraknya penangkapan aktivis, pembubaran demonstrasi, tindakan represif aparat, hingga pembungkaman masyarakat melalui peretasan media sosial.

Atas sederet catatan di atas, Jefri meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi jajarannya.

"Kami mengharapkan pemerintah lebih terbuka untuk mendengarkan kritikan publik karena demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat," pungkas Jefri.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia