2 Tahun Jokowi-Amin, Kulitas Demokrasi dan Kasus Kereta Cepat Jadi Sorotan

Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera memberikan beberapa catatan atas 2 tahun kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin 

“Ada beberapa catatan. Demokrasi itu esensi check & balances, kualitas kontrol bergantung pada kualitas gagasan & kuantitas kursi. Dengan koalisi super gemuk, bisa membuat kualitas kontrol melemah, tapi PKS istiqomah di #KamiOposisi,” cuitnya melalui akum Twitter @MardaniAliSera, Rabu (20/10/2021).

Mardani tidak memungkiri bahwa kinerja pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19 kian membaik, tetapi kekuatan fundamental ekonomi nasional terkorbankan cukup dalam karena pandemi. 

“Kekuatan fiskal kita mesti cepat recovery agar kembali normal dengan defisit maksimal di 3 persen,” katanya.

Belum lagi, sambungnya, hasil riset lembaga riset keuangan di Amerika Serikat, AidData memperkirakan Indonesia punya utang tersembunyi ke Cina sebesar Rp245 triliun untuk membiayai berbagai proyek besar pemerintah.

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar utang merupakan pembiayaan pembangunan dalam program Belt and Road Initiative (BRI) dimana salah satunya merupakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menuai polemik.

“Jangan sepelekan temuan ini. Dampak dari keputusan yang serba instan dan kejar-tayang, pendanaan proyek kereta cepat jakarta - bandung kini ditanggung APBN. Perubahan sumber pendanaan ke kas negara tentu menimbulkan beban utang baru. Ini bisa jadi bom waktu & membahayakan ekonomi kita ke depan,” cuit Mardani kemudian.

Kemudian, Mardani juga memberikan catatan terkait reformasi birokrasi yang belakangan ramai peleburan lembaga dan dibubarkannya beberapa BUMN.

Menurutnya, keputusan ini perlu diperhatikan karena upaya perampingan yang dikakukan pemerintah justru kontradiktif dengan penambahan jabatan wakil menteri di beberapa kementerian.

“Pemborosan, bahkan mungkin ini tidak sesuai dengan grand design reformasi birokrasi yang bermakna miskin struktur kaya fungsi,” katanya.

Lalu terkait kinerja penegakan hukum yang melemah, Mardani menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei Nasional Kompas Oktober 2021, kepuasan publik menurun dari 65,6 persen pada April menjadi 59,4 persen pada Oktober.

Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya kasus pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan secara layak. Kemudian isu pemberantasan korupsi khususnya yang terjadi di KPK juga menjadi catatan tersendiri.

“Polemik TWK KPK dan diamnya pak Jokowi amat disayangkan. Kepercayaan publik terhadap KPK pun jeblok. Perlu diingat dukungan publik punya nilai strategis bagi KPK,” kata Mardani.

Catatan lain bagi 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah sengketa pertanahan antara warga dan korporasi, perpindahan ibukota yang nonurgensi, TKA Cina, keringanan hukuman bagi koruptor, hingga urgensi tes Covid bagi penumpang yang memberatkan secara finansial pelaku ekonomi UMKM.

“Perlu kesiapan dan kerelaan untuk sungguh-sukgguh mengurai dan menyelesaikannya. Tanpa kesungguhan, sejatinya tidak ada keberhasilan bagi seorang pemimpin. Dan PKS akan tetap menjadi oposisi yang konstruktif, solutif, dan berimbang demi bakti kami untuk negeri yang lebih baik,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com